Ranking provinsi terkorup di Indonesia versi Fitra

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking provinsi-provinsi di Indonesia yang paling berpotensi korupsi. Peringkat didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011. Dalam IHP itu, tercatat untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 Triliun (Rp 4.174.640.290.000) dengan sebanyak 9.703 kasus. Kerugian ini terjadi dari tahun anggaran 2005-2011. Berikut urutan provinsi, mulai dari yang paling berpotensi korupsi: 1). Provinsi DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus). 2). Provinsi Aceh Rp 669.849.650.000 (629 kasus). 3). Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus). 4). Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus). 5). Provinsi Kalimantan Barat...

Read More

MA Tolak Permohonan Fatwa Irjen Djoko Susilo

JAKARTA, TRIBUN - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan fatwa yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo. Permohonan fatwa itu berkaitan dengan keinginan Djoko mendapatkan ketetapan apakah Kepolisian RI atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhak menangani kasus yang menjeratnya. Djoko sendiri mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, pekan lalu."Kami tidak akan memberikan fatwa itu karena yang boleh meminta fatwa hanya lembaga negara," kata Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin.Menurut Djoko, pihaknya telah menerima surat permohonan fatwa Djoko Susilo yang ditandatangani tiga orang kuasa hukumnya yaitu Hotma Sitompul, Juniver Girsang, Tommy Sihotang. Djoko juga mengungkapkan,...

Read More

DPR Terancam Tak Dipercaya Rakyat

JAKARTA, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat terancam tidak akan lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia menyusul adanya upaya melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi  ketika memberikan tanda bintang pada rencana pembangunan gedung baru dan revisi UU KPK. Selama ini KPK disokong oleh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. "Selain DPR, partai politik akan mengalami nasib serupa. Kepercayaan rakyat pada mereka akan berkurang drastis sebagai akibat dari upaya melemahkan KPK," kata aktivis antikorupsi Fahmi Badoh di kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9). Badoh menjelaskan, ketika kepercayaan rakyat atas DPR semakin tergerus, baik parpol maupun legislator harus berkomitmen pada janji mereka ke rakyat. Sebab, rakyat yang merasa terus ditipu oleh mereka pasti tidak akan tinggal...

Read More

Riedl: Timnas Terbaik Gabungan KPSI dan PSSI

Suasana saat jumpa pers timnas KPSI yang dipimpin pelatih kepala Alfred Riedl di Hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu, Jawa Timur. Sabtu (29/9/2012). BATU, TRIBUN - Angin segar keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), digabungnya timnas versi KPSI dan PSSI dinilai merupakan langkah bagus bagi kemajuan sepakbola Indonesia. Hal tersebut disampaikan pelatih timnas versi KPSI, Alfred Riedl, saat menggelar jumpa pers, di Batu, Malang, Sabtu (29/9/2012). "Kalau timnas KPSI dan PSSI digabung bakal jadi langkah cukup bagus untuk persepakbolaan Indonesia ke depan. Yang penting, diambil dari pemain yang berkualitas," beber Riedl. Kalau dipercaya menjadi pelatih timnas gabungan, Riedl menyatakan sudah siap. "Soal kesiapan itu pasti sudah ada. Kalau digabung, itu yang terbaik bagi Indonesia,"...

Read More

Upaya Pelemahan KPK Masif, Sistemik, dan Terstruktur

JAKARTA, TRIBUN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, ada upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur. Hal itu dikatakannya pada Selasa (25/9/2012) malam, di Jakarta."Masif, sistemik, dan terstruktur," kata Bambang.Untuk menghadapi upaya pelemahan tersebut, KPK sudah mempersiapkan sejumlah strategi. Menurut Bambang, upaya pertama yang dapat dilakukan KPK adalah dengan menghimpun kekuatan internal."Membangun modal untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Misalnya, agar para pegawai memiliki kemampuan dasar sebagai penyelidik sehingga kalau dibutuhkan, mereka siap semua," ujar Bambang.Selain konsolidasi kekuatan internal, KPK akan mencari dukungan masyarakat. Misalnya dengan mengomunikasikan kepada publik jika ada masalah....

Read More

KPK Periksa Petinggi Kadin

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Ketua Komite Tetap Bidang Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Harry Salman Sohar, Senin (24/9/2012). Harry akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan suap terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung.Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Harry diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi PLTU, Emir Moeis. Dia dimintai keterangan terkait posisinya sebagai mantan anggota DPR.Selain Harry, KPK menjadwalkan pemeriksaan politikus PDI Perjuangan, Zuliansyah Putra Zulkarnaen, sebagai saksi. Adapun Zuliansyah sudah dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK.Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga...

Read More

Kontrak Sewa Kendaraan Dinas PLN, Diduga Ada Unsur KKN

PINRANG, LintasBerita.co — Dugaan ada unsur KKN dalam kontrak sewa kendaraan dinas untuk sejumlah pejabat PLN cabang pinrang, kemarin dilaporkan ke Mapolres pinrang oleh Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Laskar. lapon tersebut didasari, kontrak sewa kendaraan yang menelan anggaran sebesar 500 juta rupiah/tahunnya ini diberikan begitu saja oleh koperasi swakarya (kopkar PLN cabang pinrang) tanpa melalui tender. pelaksana tugas ketua koperasi swakarya, Baso Nur Rahman yang dimintai kompirmasinya mengaku adanya kontrak sewa kendaraan tersebut. baso mengatakan saat ini pihak PLN cabang pinrang telah menyewa 8 unit kendaraan ( mobil) milik koperasi swakarya untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas dan operasional pejabat PLN. Baso yang menjabat sebagai Plt ketua koperasi swakarya sejak bulan juni...

Read More