Jangan Lupa Besok Jumat, Apel Siaga Umat Islam: ''Indonesia Tanpa Liberal''

JAKARTA (voa-islam.com) – Menegaskan misi amar ma’ruf nahi munkar, besok usai shalat Jum’at umat Islam akan menggelar apel siaga menolak Liberalisme. Sepuluh ribu massa dipersiapkan dari kawasan Jabodetabek, Cianjur, Cirebon dan sekitarnya.

Aksi damai bertajuk “INDONESIA TANPA LIBERAL” ini digelar mulai pukul 13.00 WIB di Bunderan HI, Jakarta Pusat. Aksi yang diisi dengan orasi para habaib, dai dan tokoh berbagai ormas mengenai bahaya Liberal, yang dilanjutkan dengan longmarch menuju lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Menurut koordinator lapangan, Ustadz Bernard Abdul Jabbar, aksi damai yang dimotori Forum Umat Islam (FUI) itu akan mengerahkan massa sekira sepuluh ribu orang dari berbagai elemen umat Islam. “Massa yang dipersiapkan hadir sekitar sepuluh ribu orang dari ormas Islam berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan, antara lain mahasiswa, santri pesantren, pelajar, lembaga dakwah dan masyarakat umum,” ujarnya kepada voa-islam.com, Kamis (8/3/2012).

Tema anti liberal, jelas Bernard, diusung karena liberalisme adalah penghancur bangsa saat ini. Dalam bidang agama, Jaringan Islam Liberal (JIL) sudah terbukti merusak dan memurtadkan umat Islam dengan menjajakan pemikiran yang merusak akidah.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (bbm) juga akan menyengsarakan rakyat. “Selain menolak JIL, kita mengusung isu kenaikan bbm  yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan liberal yang hanya berpihak pada asing ini justru melalaikan rakyat. Akibatnya, rakyat yang sudah sengsara ini akan mendapatkan imbasnya,” terangnya.

Kebijakan liberal lainnya yang akan disuarakan dalam aksi besok, lanjut Bernard, adalah keengganan pemerintah untuk membubarkan aliran sesat Ahmadiyah. “Tak kalah pentingnya, kita juga akan menuntut keberanian pemerintah untuk membubarkan aliran sesat Ahmadiyah. Sekte ini mengatasnamakan Islam padahal ajarannya merusak Islam. Maka kita desak presiden agar segera membubarkan Ahhadiyah,” tegasnya.

Bernard menambahkan, Apel siaga umat bertema “Indonesia Tanpa Liberal itu” akan ditutup dengan aksi serupa yang lebih besar akhir bulan ini. “Nanti akan kita gelar Aksi Sejuta Umat bertema ‘INDONESIA TANPA MAKSIAT’ pada hari Jum'at 30 Maret 2012 pada jam dan tempat yang sama,” paparnya.

Untuk menyukseskan hajatan massal itu, panitia telah berkoordinasi dengan puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), antara lain: Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizb Dakwah Islam (HDI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Hidayatullah, Al Washliyyah, YPI Al Azhar, Majelis Mujahidin, Jamaah Anshorut Tauhid, Gerakan Reformis Islam (GARIS), MER-C, KISPA, Gerakan Pemuda Islam (GPI), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI), LPPD Khairu Ummah, Syarikat Islam (SI), Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pengacara Muslim (TPM), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), Front Perjuangan Islam Solo (FPIS), Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Majelis Adz Zikra, PP Daarut Tauhid, Korps Ulama Betawi, KAHMI, PERTI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang (KAU), PPMI, PUI, JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam, Pesantren Missi Islam, Forum Silaturahmi Antar-Pengajian (FORSAP), Irena Center, Laskar Aswaja, Wahdah Islamiyah, Forum Ruju’ Ilal Haq, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Bila anda terpanggil untuk mendukung amar ma’ruf nahi munkar dalam Apel Siaga “Indonesia Tanpa Liberal” jangan ketinggalan dalam acara penting ini.

Informasi selengkapnya bisa menghubungi Koordinator Lapangan: Ustadz Bernard Abdul Jabbar (0856.9261.7850) dan Ustadz Awit Masyhuri (0852.2296.1084).

Untuk peserta dari Bogor dan sekitarnya berkumpul di Masjid Raya Bogor pukul 08.00 WIB.

Untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya, Forum Umat Islam menyediakan tiga buah bis dan logistiknya. Peserta diharapkan berkumpul di Islamic Centre Bekasi pukul 08.00 WIB. Info koordinator Bekasi hubungi: Faisal (085888844993) dan Abu Mumtaz (021-40400.165, 0852.10.700020).

Para peserta aksi diimbau berpakaian putih-putih dan boleh membawa atribut/seragam ormas, majelis atau institusinya. [taz]

Read More

INILAH.COM, Bandung - Mantan Ketua Umum PAN yang kini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII), Soetrisno Bachir, menuturkan pengalamannya selama berpolitik lebih banyak dosa daripada pahalanya.

"Cuma pengalaman saya di partai politik itu lebih banyak dosa daripada pahalanya kira-kira seperti itu," kata Soetrisno Bachir usai memberikan pengarahan kepada kader PII Jawa Barat di Bandung, Sabtu (14/1/2012).

Dia menambahkan, setelah dirinya keluar dari partai politik, dia merasa seperti keluar dari kegelapan dan mendapatkan sebuah pencerahan. "Saya keluar dari partai itu seperti diselamatkan dari kegelapan menuju ke cahaya," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pengalaman yang dilaluinya tersebut menjadi salah satu alasan bagi dirinya untuk memutuskan untuk kembali menggeluti dunia bisnis.

Soetrisno mengatakan, meskipun dirinya memiliki pengalaman pahit selama bergabung dalam partai politik namun dirinya tidak pernah melarang bagi kader dan alumni PII untuk berpolitik.

"Silahkan saja berpartai. Saya punya pengalaman pahit, pengalaman itu jadi modal kita melangkah. Banyak yang masih ada di PII yang berasal dari partai," kata Soetrisno.

Dia mengatakan, PII juga memiliki sikap politis terhadap keadaan bangsa yakni politik kebangsaan seperti sikap PII yang menolak impor beras, kedelai, dan garam.

Pada kesempatan tersebut, Soetrisno Bachir meminta agar seluruh alumni PII memiliki kewajiban untuk berjihad baru yakni menjadi lokomotif perubahan peradaban dunia Islam.

"Lahirnya bangsa ini para pendirinya adalah tokoh-tokoh Islam, perhimpunan alumni PII yang sudah terlatih oleh latihan kader, punya kewajiban yakni jihad baru untuk jadi lokomotif perubahan peradaban baru yang islami," katanya.

Walaupun mengaku punya pengalaman pahit, dia tidak kapok terlibat dalam politik dan masih memiliki hubungan baik dengan seluruh partai politik.
“Saya punya pengalaman pahit dalam berpolitik. Tetapi saya tidak bilang kapok. Bahkan saya punya hubungan baik dengan semua partai, termasuk PAN. Kalau hubungan emosional saya lebih dengan Pelajar Islam Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini akan lebih selektif jika ada pihak yang menawarkan dirinya bergabung dalam sebuah partai politik. “Tentu akan harus hati-hati saat ada orang yang menawarkan berpartai. Harus dilihat orang itu jujur atau tidak,” papar Soetrisno.[jul]

Read More

Mengapa KPK Tak Bongkar Apa Isi dan Maksud Pertemuan Nazaruddin dengan SBY dan Marzuki Alie

Pertemuan M. Nazaruddin dengan Presiden SBY sehari sebelum kabur kabur ke luar negeri memancing kecurigaan. Apalagi, setelah bertemu Presiden SBY, Nazar kemudian bertemu Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

"Ini misteri lain yang belum terungkap karena pengadilan dan penyidik hanya fokus pada pembuktian bahwa Nazar terlibat pada kasus wisma atlet," ungkap Koordiantor Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti  di Jakarta, (Kamis, 8/3).

Ray pun menduga, KPK sengaja tak mengungkap apa isi pertemuan tersebut. Padahal amat sangat penting mengungkapkan isi pertemuan itu.

"Mengapa begitu mudahnya dia melakukan itu. Dan dari mana dia tahu bahwa ada kemungkinan KPK akan menetapkannya sebagai tersangka sehingga ia melarikan diri," tanya Ray.

"Apa motivasi dia melarikan diri, dan tiba-tiba bercuap-cuap dari luar negeri seolah ia tak bersalah, tapi anehnya takut pada proses pengadilan di Indonesia," tanyanya lagi.

Kemarin sebelum persidangan lanjutannya, terdakwa suap wisma atlet, M Nazaruddin membeberkan bahwa sehari sebelum dia melarikan diri yakni pada tanggal 23 Mei 2011 sempat bertemu presiden SBY di Cikeas. Setelah itu, Nazaruddin curhat ke Marzuki Alie bahwa mengapa Presiden tak membela dirinya dari jeratan hukum kasus wisma atlet. [zul]

Kamis, 08 Maret 2012 , 14:49:00 WIB

Read More

I Wayan Sudirta: Copot Hakim Nazaruddin!

RMOL. Kondisi peradilan di Indonesia sudah demikian sangat buruk. Hal ini antara lain terutama disebabkan buruknya kualitas hakim yang ada. 
 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bali, I Wayan Sudirta mengambil contoh pada sidang Nazaruddin yang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dipimpin oleh hakim perempuan Dharmawati Ningsih.

"Pada persidangan Nazaruddin dengan saksi Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manullang misalnya, tampak sekali kualitas hakim sangat buruk," kata Wayan dalam dalam diskusi bertajuk “Matinya Keadilan di Orde Citra: Hukum Pengadilan Negara Vs Hukum Bacok” yang digelar Rumah Perubahan 2.0, di Jakarta, Selasa (6/3).

Masih katanya, bagaimana mungkin seorang hakim tidak mengambil tindakan apa pun terhadap dua saksi yang memberi keterangan saling bertentangan. Rosa mengatakan, melalui blackberry massengerbahwa Angelina Sondakh meminta sejumlah uang untuk 'Bos dan Ketua Besar' pada akhir 2009. Sementara itu, Angelina Sondakh membantah memiliki blackberry massengerpada akhir 2009.

"Kok hakim tidak tahu tau mana dari dua saksi itu yang berbohong. Seharusnya hakim menyodorkan bukti-bukti, mengancam saksi dengan sanksi, lalu menahan saksi yang berbohong. Kalau itu saja tidak dilakukan, maka hakim harus diberhentikan karena tidak mampu memimpin sidang,” tukas Wayan geram.[arp]


Selasa, 06 Maret 2012 , 17:00:00 WIB

Read More

PENGETATAN REMISI Bambang Soesatyo: Yusril Menang, Amir Syamsuddin-Denny Indrayana Mundur Saja Rabu, 07 Maret 2012 , 20:06:00 WIB

RMOL.Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meminta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan wakilnya, Denny Indrayana, mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Permintaan itu terkait kekalahan Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa kebijakanmoratorium atau pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi napi korupsi. Gugatan pada kebijakan itu diwakili eks Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Bambang, hal itu membuat Yusril sekali lagi berhasil mempermalukan pemerintah karena keputusan Menkumham dalam pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

"Juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dibatalkan oleh PTUN," ujar Bambang saat dihubungi wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3).

Walaupun Menkumham mengajukan banding, lanjut Bambang, hakim tetap memerintahkan semua penggugat (tujuh napi yang seharusnya suadh bebas) dikeluarkan dari LP karena keputusan Menkumham tersebut ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Dengan dikabulkannya gugatan, maka tentu berimplikasi kepada semua narapidana yang lain. Menurut saya, mereka (Amir dan Denny) harus tahu diri dan konsisten. Jangan nasib orang dipermainkan seenaknya atas nama kekuasaan," jelas Bambang.[ald]

Read More

PENGETATAN REMISI Denny Indrayana Hormati Sekaligus Menyindir Putusan PTUN

RMOL. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku menghormati putusan PTUN soal pengetatan pembebasan bersyarat pada napi kasus korupsi. Putusan itu membatalkan pencabutan pembebasan bersyarat beberapa terpidana korupsi. 

Namun dia meyakini bahwa pengetatan itu adalah tindakan yang harus dilakukan untuk perjuangan bagi Indonesia yang lebih antikorupsi.

"Saat ini kebanyakan putusan bagi terpidana korupsi masih sangat ringan, sehingga obral remisi dan pembebasan bersyarat tidak akan memberikan efek jera dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat," kata dia beberapa saat lalu (Rabu malam, 7/3).

Meskipun wajib menghormati putusan PTUN Jakarta, dia menyayangkan pengadilan tidak dapat menangkap kehausan masyarakat agar remisi dan pembebasan bersyarat tidakagi diobral bagi koruptor.[ald]

Read More

Nazar: Tanya Anas soal Sumbangan Golkar dan PKS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) yang menjadi terdakwa kasus suap proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, mengaku tidak tahu-menahu adanya suntikan dana dari Partai Golkar dan PKS untuk pemenangan Anas Urbangingrum dalam pemilihan ketua umum di Kongres PD, Bandung, pada Mei 2010 lalu.

"Saya tidak tahu. Tanyakan saja ke Anas, yang saya tahu hanya Hambalang. Karena saya yang mencatat,"ujar Nazaruddin di sela persidangan perkaranya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Nazaruddin yang mengaku menjadi Bendahara Panitia Pelaksana pemenangan Anas pada kongres di Bandung itu, mengaku hanya menerima suntikan dana dari pengawalan proyek Hambalang. Dalam catatannya, tak ada donatur mengatasnamakan politisi Partai Golkar dan PKS. Ia hanya mencatat nama Anas jika tak tahu sumber uang.

"Saya kan bendaharanya Anas, memang uangnya yang dari mana-mana itu kumpulnya ke saya. Dari saya, lalu direalisasikan. Tapi, dari siapa-siapanya saya nggak tahu. Kan biasanya begini, ditelepon sama Mas Anas bahwa ada uang sekian. Lalu saya bilang, iya Mas, nanti sudah ada Eva yang menunggu. Lalu, Eva tinggal menerimanya," paparnya.

Nazar mengaku jika ada sumbangan yang tak jelas nama donaturnya, maka ia menulis nama Anas Urbaningrum sebagai donaturnya.

"Kalau itu saya nggak tahu. Karena di catatan saya, tidak nama Partai Golkar atau PKS itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Tanggap Darurat Partai Demokrat (PD) Umar Arsal yang juga tim sukses Anas Urbaningrum di kongres itu,  mengungkap penyumbang dana suksesi di antaranya Partai Golkar dan PKS.

Menurut Umar, Anas adalah tokoh muda yang mudah bergaul yang memikat pihak luar partai untuk memberikan sumbangan dan dukungan.

Read More