PEMERINTAHAN JOKOWI ; KOMPLIKASI DARI LUAR DAN DARI DALAM

PEMERINTAHAN JOKOWI ; KOMPLIKASI DARI LUAR DAN DARI DALAM

Salamuddin Daeng

Dari luar :

1. Pemerintah Jokowi telah diimpeach oleh penata keuangan global. Ketidakhadirannya dalam BRI Summit (Pertemuan Tinggkat Tinggi atau Tingkat Kepala Negara) menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tidak lagi legitimate di mata mereka.

2. Pemerintah Jokowi dipandang sebagai parasit oleh penata keuangan global dalam sistem keuangan global sekarang, dikarenakan Indonesia tidak melakukan pembersihan uang kotor atau uang hasil kejahatan keuangan yang dilakukan di Indonesia. pemerintah tidak memiliki komitmen membersihkan uang kotor yang disimpan orang Indonesia di luar negeri yang jumlahnya mencapai Rp. 11 ribu triliun.

3. pemerintahan Jokowi justru menjalankan tax amnesty yakni suatu proyek untuk mengembalikan uang hasil kejahatan keuangan kepada para pemiliknya yakni penjahat keuangan. Sama dengan melipatgandakan kejahatan.

4. Pemerintaham Jokowi tidak berkomitmen menjalankan Mutual Legal Assistance (MLA) agreement yakni suatu perjanjian untuk mengadili para penjahat keuangan dan mengembalikan uang hasil kejahatan kepada negara.

5. Uang para penjahat keuangan Indonesia di luar negeri diperkirakan mencapai Rp. 11 ribu triliun paling sedikit. Internasional telah menyodorkan bukti bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan. Namun pemerintahan Jokowi masih memandangnya sebagai uang sengketa perpajakan.

Dalam Negeri :

1.  Pemerintahan Jokowi mengalami kesulitan keuangan yang parah yang diaebabkan oleh defisit transaksi berjalan yang sangat besar dan defisit APBN yang parah.

2. Pemerintahan Jokowi tidak lagi dapat memperoleh pinjaman dari lembaga multilateral. Dalam pertemuan IMF di bali beberapa waktu lalu Indonesia telah diputuskan tidak lagi menerima pinjaman dari lembaga keuangan multilateral ( IMF World Bank group).

3. Pemerintahan Jokowi murni bersandar pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang semakin tinggi. Sementara untuk membayar beban bunga SBN yang sekarang saja belum tentu ada uang. SBN indonesia dalam bulan bulan ke depan tidak akan laku.

4. Pemerintah tengah mengobral Surat berharga dengan mengerahkan bank asing, bank swasta dan bank plat merah untuk menjualnya. Namun bunga SBN yang lebih tinggi dari bunga deposito perbankkan akan menjadi pukulan telak bagi sektor perbankkan. APBN berpotensi ambruk bersamaan dengan perbankkan.

5. Oligarki yang selama ini menopang pemerintahan Jokowi tengah sekarat akibat beban utang, dan aset aset mereka terancam disita internasional dan diburu interpol. Sementra uang mereka sudah dibekukan di bank bank internasional.  Upaya Pemerintah Jokowi mengembalikan harta para taipan nelalui tax amnesty ditolak internasional.

PEMILU 2019 YANG AMBURADUL HANYALAH KOMPLIKASI DOMESTIK UNTUK MENYEMPURNAKAN KOMPLIKASI YANG SESUNGGUHNYA.

Posted in: