Selamat datang di situs CV. Mandiri Kreatif

CV. MANDIRI KREATIF adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Kota Bandung pada tanggal 18 Februari 2010. Perusahaan ini bergerak dalam perdagangan barang dan jasa. CV. MANDIRI KREATIF telah banyak mendapatkan proyek-proyek pemerintah dan swasta. Komitmen kami adalah memberikan kualitas layanan terbaik, yang menjadi motivasi kami dalam mencapai prestasi untuk menjadi mitra di bidang pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Sejarah usaha kami selalu mengembangkan sumber daya manusia dan mencari inovasi baru dalam meningkatkan mutu kerja didukung peningkatan sarana produksi hingga pendukung usaha lainnya.

Rabu, 24 Mei 2017

RESUME : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN MICHAELLE BROWERS



PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN
MICHAELLE BROWERS

Ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Muslim menyadari telah didominasi secara militer, politik, dan ekonomi oleh penjajah Barat Kristen, mereka mulai mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
Sebab-sebab apakah yang menimbulkan degradasi umum pada umat Muslim modern?
Jika Islam adalah iman yang mempersatukan, mengapa banyak ragamnya di kalangan umat Muslim?
Apakah kesatuan di kalangan umat Muslim adalah harapan masuk akal yang dapat terwujud?
Mungkinkah bagi kami untuk menjadi nasionalis yang loyal dan pada saat yang bersamaan menjadi Muslim sejati?
Mengapa negara modern hanya terjadi pada negara-negara Kristen?
Apakah islam menoleransi lembaga-lembaga bebas liberal (dan) sanggupkah Islam mengadaptasi diri dengan tuntutan lembagal-lembaga tersebut?
Mengapa kami sampai pernah menjadi penyangkal ilmu pengetahuan dan memusuhi kearifan?
Siapa yang pernah membayangkan bahwa Islam yang berdasarkan pada nalar dan pemikiran akan terampas kebebasannya untuk berijtihad (interpretasi keagamaan rasional) dan terkungkung di bawah taklid (teladan para cendekiawan)?
Apa yang harus dilakukan?
Kaum Modernis Islam pertama kali mengangkat isu ini pada awal abad kesembilan belas ketika ‘beberapa negara Islam mengambil penyelenggaraan teknik dan militer Eropa, dan berbagai musafir Muslim di Eropa kembali dengan membawa kisah-kisah berpengaruh tentang progres dan pencerahan’ (Kurzman. 2002:4). Sehubungan dengan reformasi politik. Kaum Modernis Islam berusaha mengambil aspek sistem politik Eropa di satu sisi, dan menegaskan kembali islam sebagai sistem sosio-politik dalam keselarasan yang sempurna dengan modernitas di sisi yang lain. Kegagalan Kaum Modernis Islam untuk memenuhi tantangan itu turut memunculkan kekuatan revivalis islam dalam separuh kedua abad ke-20. Meski pemikiran Islam modernis masih ada sampai sekarang, pada periode kontemporer Kaum Modernis menempati ruang diskursif yang sama dengan kecenderungan pesaing Iainnya Islamis, Tradisionalis, serta Liberal Islam yang masing-masing menawarkan visi reformasinya sendiri. Dalam tulisan-tulisan kontemporer, cara penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat Islam telah meluaskan dan mentransformasi pemikiran politik Islam tersebut, yang selalu beragam, semakin lama semakin multivokal dan pecah dari interaksi di antara para cendekiawan yang bekerja di dalam tradisi pemikiran Islam semakin dicirikan dengan ketegangan, permusuhan, bahkan kekerasan. Ada pula suatu pemahaman yang disampaikan oleh pengamat-pengamat non-Islam, bahkan dan pihak pemikir-pemikir Islam sendiri, bahwa pemikiran politik Islam di masa kini tampaknya telah mencapai kebuntuan, sedikitnya dalam tiga isu: bagaimana menangani tradisi Islam, fungsi agama di dalam masyarakat, dan dasar organisasi politik. Memang benar bahwa isu-isu ini terus-menerus muncul kembali di dalam tiga kecenderungan teorisasi politik Islam yang dibahas di sini: modernisme Islam, Islamisme, dan liberalism Islam.
MODERNISME ISLAM
Kemunculan modernisme di dalam pemikiran Islam mirip yang disebut Nahda (renaisans atau terjaga kembali) dalam bahasa Arab. Umat muslim yang bekerja dalam tradisi ini berusaha membangkitkan kembali pemikiran Islam dengan mengukuhkan kesinambungan dengan masa lalu dan menyesuaikan hal yang mereka anggap sebagai pencapaian Eropa modern terutama, teknologi materi modern, teknik modern dalam memobilisasi dan menyelenggarakan masyarakat, serta lembaga-lembaga politik modern seperti parlemen.
Sebelum abad kedelapan dan abad kesembilan, pemikir-pemikir Muslim telah terlibat dalam perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk menyusun kehidupan sosio-politik Islam dengan adanya tantangan dan gerakan Syi’ah, Sufi, Mu’tazila, dan Kharijit yang muncul bersama-sama dengan terbentuknya ortodoksi Islam. Pada abad ketiga belas dan abad keempat belas, para pembaru berusaha menghidupkan kembali Islam di tengah-tengah kemunduran Kekhalifahan. Fazlur Rahman (Pakistan AS, 1919-88) menyebutkan sejumIah gerakan reformasi ‘pramodernis’ yang ‘melanda sebagian besar Dunia Muslim pada abad ketujuh belas, kedelapan belas, dan kesembilan belas’ dan memiliki kesamaan ciri dengan ‘kesadaran akan degenerasi, serta kebutuhan yang sama untuk mengobati kejahatan sosial dan meningkatkan standar moral’ (1970: 641).
Kaum Muslim sering berpendapat bahwa meski agama Kristen pada dasarnya adalah sebuah keyakinan, Islam itu lengkap dan hoIistis dalam arti menjadi jalan hidup sekaligus agama (dunya wa din). Hukum Islam (syariat) dipahami sebagai sistem komprehensif yang memuat Prinsip-prinsip yang mengatur baik hubungan manusia dengan Tuhan (‘ibadat) maupun hubungan di antara sesama manusia sendin (mu‘amalat).
Kebanyakan Kaum Modernis Islam percaya bahwa ketegangan antara Islam dan nilai-nilai modern merupakan ‘kecelakaan sejarah, bukan sifat inheren Islam’ (Kurzman, 2002: 4). Namun, tingkat kesediaan Kaum Modernis tertentu untuk mencontoh dari Barat berbeda-beda, dari mereka yang menyatakan seperti Mirza Malkom Khan (Iran, 1833-1908) bahwa ‘di dalam semua lembaga baru yang ditawarkan Eropa kepada kami, tidak ada apa pun yang bertentangan dengan semangat agama kami’ (dalam Bakhash, 1978: 15); sampai mereka yang seperti Rashid Rida (Suriah-Mesir,1865-1935) yang mengklaim umat Muslim tak hanya memperoleh pencapaian ilmiah, keterampilan teknis, dan industri maju’ milik Eropa (dalam Shahin, 1993:49), hingga mereka yang seperti Afghani, menganggap peniruan membabi buta terhadap Barat tak lebih daripada’ peniruan membabi buta terhadap masa lampau, karena ‘pengalaman dan bukti dari masa lampau telah mengajarkan kita bahwa para peniru di setiap bangsa dan mereka yang meniru adat istiadat asing merupakan celah dan kekosongan yang dapat dirembesi dominasi asing untuk memasuki sebuah negara’ (dalam Awwad, 1986: 84).
Perhatian utama dalam wacana politik Islam modernis ialah menyampaikan pemahaman yang rasional mengenai hubungan antara agama dan negara. Salah satu unsur awal pemikiran Islam modernis memberi Islam pemahaman nasionalistis yang berfokus pada pembangunan negara kuat yang mampu bersaing dengan Barat.
Tradisi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip umum yang mengatur otoritas, tetapi tidak banyak memberikan batasan atas otoritas mutlak. Banyak Muslim, modernis berusaha membatasi kekuasaan otoriter tradisional para pemimpin yang semula diperoleh dari sumber-sumber Islam, tetapi dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan Muslim, dengan rnengklairn prinsip kesepadanan di antara berbagai aspek syariat (hukum Islam) dan ideal-ideal konstitusionalisme. Menurut ortodoksi Sunni, pemimpin harus dipilih oleh kelas elite yang disebut ahl al-hall wa al-’aqd (secara harfiah, mereka yang melonggarkan dan mengikat), orang-orang dengan otoritas dan kedudukan di dalam komunitas seperti kepala suku, gubernur provinsi, pemuka negara. Namun, pemikir Islam modernis mengklaim bahwa hak istimewa ini sekarang harus jatuh ke majelis-majelis perwakilan yang anggota-anggotanya telah menjadi ‘orang-orang pemegang otoritas’ yang sedang menjabat. (1967: 72), sehingga menunjukkan bahwa urusan yang memengaruhi masyarakat umum haruslah melibatkan suatu bentuk permusyawaratan dengan rakyat.
Dalam memajukan klaim-klaim mereka, beberapa Modernis Islam memilih satu bagian di dalam Qur’an yang menasihati Muhammad untuk ‘bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu’ (Surat 3, Ayat 159), lalu menginterpretasikan artinya seperti yang dilakukan Musa Kazin (Turki, 1858-1920), bahwa para pemimpin diwajibkan untuk ‘bermusyawarah bersama umat dalam setiap urusan’ (dalam Kurzman, 2002: 176). Dalam sebuah esai yang memuat ayat tersebut sebagai judulnya, Namik kemal (turki, 1840-88) menyatakan bahwa untuk ‘menjaga negara tetap dalam batas-batas keadilan’, umat Muslim wajib menjalankan dua perbaikan: (1) menjadikan tindakan pemerintah bersifat umum dan terbuka terhadap pemeriksaan, yaitu, ‘membebaskan prinsip-prinsip fundamental administrasi dan wilayah interpretasi implisit dan menjadikannya umum’, serta (2) melaksanakan ‘metode musyawarah (al-syura), yang mengambil kekuasaan legislatif dari tangan anggota pemerintahan’ dan meletakkannya kepada anggota komunitas Islam yang lebih besar (umat) (dalam Kurzman, 2002: 145
Dukunglah aku selama kamu menganggapku mengikuti jalan yang benar, dan koreksilah aku jika kamu menganggapku menyimpang. Yang lemah di antara kamu adalah kuat (bagiku) sampai aku memberikan hak mereka. Yang kuat di antara kamu adalah lemah (bagiku) sampai aku mengambil dan mereka apa yang menjadi hak yang lain. Kukatakan hal ini dan kumohon ampunan Allah untuk diriku dan untuk kamu sekalian. (dalam Kurzman. 2002: 93-4).
Berdasarkan pidato ini, Ibnu Badis mengidentifikasi 13 prinsip yang mengatur polity Islam, meliputi ‘pemerintahan tidak mungkin ada tanpa persetujuan rakyat’; ‘mengemban urusan rakyat tidak menjadikan pemimpin lebih baik daripada orang lain’; rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ‘memantau’ ‘menasihati’, ‘mengoreksi’, dan ‘mempertanyakan’ pemimpin; pemimpin wajib ‘mengumumkan rencana yang hendak dijalankan, agar rakyat mengetahui dan menyetujuinya’ hukum bersumber dari ‘kehendak rakyat’; dan ‘semua adalah sama di hadapan hukum’ (dalam Kurzman, 2002: 94-5).
Pemikir Maroko, Muhammad ‘Abd al-Jabiri (lahir 1936), menerangkan bahwa generasi yang meliputi Afghani dan Abduh kerap berupaya menjembatani tradisi Arab-Islam dan Pencerahan Eropa dengan cara mengorelasikan konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep Eropa. Al-Jabiri berpendapat mereka menganggap sama antara demokrasi dan al-syura ‘bukan karena keduanya selaras, atau karena keduanya tidak mengenal perbedaan-perbedaan yang memisahkan keduanya’ melainkan karena ‘keduanya bertindak dengan kerangka pikir yang memerlukan tindakan ideologis dengan tujuan menenangkan ideologi-ideologi kaku di kalangan “sarjana-sarjana agama”, dan mungkin juga para pemimpin dengan meyakinkan mereka bahwa imbauan demokrasi bukan berarti menyisipkan doktrin heretis ke dalam benteng Islam’ (1994: 41).
Secara umum, Kaum Modernis Islam tidak berhasil mentransformasi gagasan mereka menjadi gerakan massa atau transformasi dasar masyarakat Islam. Meski gerakan-gerakan konstitusional menerima banyak gagasan Kaum Modernitas dan golongan-golongan agama mendukung eksperimen konstitusional yang berlangsung di Tunisia (1860), Turki (1876), Mesir (1881), dan Persia (1905), seperti yang ditunjukkan Majid Khadduri, konstitusi-konstitusi yang pada akhirnya dilaksanakan tidak sedikit pun menghiraukan prinsip-prinsip Islam, kecuali menyebut Islam sebagai agama resmi negara.
Perubahan dalam pemikiran politik Islam mulai muncul pada 1930-an, ketika keyakinan kepada nasionalisme liberal di kawasan itu mulai surut, diperparah oleh masalah ekonomi, perubahan politik yang tak terduga, dua kali perang dunia, dan berdirinya negara Israel (pada 1948). Kemunculan wacana nasionalisme sekular, sosialisme, dan fasisme yang saling bersaing melemahkan energi dan memecah-belah jajaran pemikir Islam modernis. ‘Serangkaian coups d’√©tat militer membuat rezim-rezim yang kecewa kepada Barat liberal menjadi berkuasa dan mereka tertarik pada progres sosialisme di Rusia dan Eropa Barat’ (Donohue dan Esposito, 1982: 98).
KEBANGKITAN KEMBALI PERHATIAN KEPADA ISLAM
Menurut Yusuf al-Qaradawi (Mesir, lahir 1926) (1982; 1988), ‘kebangkitan kembali perhatian kepada Islam (al-sahwa al-Islamiyya) berhubungan langsung dengan nakba (musibah) terusirnya rakyat Palestina dari tanah: air mereka pada 1948, dan naksa (kejatuhan) yang terjadi saat Perang Enam Hari pada 1967.
Pada separuh kedua 1970-an, semua pihak menyaksikan kekorupan dan ketidakcakapan sejumlah negara sosialis dan nasionalis Arab yang ada di kawasan itu, dan kaum Islamis, yang menolak model negara Barat juga tampaknya telah mengapropriasi beberapa model sosialis Barat dengan maksud untuk merebut kekuasaan negara.
Harus dibedakan antara Revivalis Islam sering disebut sebagai ‘Fundamentalis Islam’ yang berupaya kembali pada sumber-sumber autoritatif dalam tradisi Islam dengan tujuan melegitimasikan perubahan-perubahan di masa kini, dengan tradisionalis Islam, yang menolak perubahan dan berupaya melestarikan ortodoksi Islam. Revivalis dan Modernis sama-sama menganut keyakinan yang sudah ada sebelum mereka bahwa Islam dapat dan seharusnya beradaptasi dengan kondisi-kondisi modern. Namun, berbeda dengan Modernis, Revivalis sangat rnengutamakan kekhasan Islam dan enggan mengadopsi cita-cita politik Barat. Muslim tradisionalis cenderung menghindari ijtihad dan lebih memilih taklid (meniru buta) pemahaman dan tradisi Islam yang sudah teruji oleh waktu. Kaum tradisionalis atau mereka yang menyatakan bahwa turath (warisan) Islam Qur’an dan Sunah (tradisi Nabi) tidak terpengaruh oleh perubahan keadaan dan menunjukkan keberadaan sebuah tradisi yuridis terlembagakan (‘ilm al.fiqh) sebagai pelindung agama, sudah selalu ada di dalam tradisi Islam. Kaum Islamis cenderung lebih mendekati aktivisme politik daripada teologi dan juga lebih selektif (dalam mengedepankan segmen-segmen Qur’an yang mendukung tujuan mereka. Untuk tujuan kita di sini, Revivalis dan respons mereka baik terhadap Islam modernis maupun terhadap masalah masalah yang dihadapi masyarakat Islam kontemporer lebih relevan dikarenakan mereka merupakan kecenderungan khas modern di dalam pemikiran politik Islam.
Gerakan baru ini muncul dengan semboyan ‘Islam adalah solusi’ (al-Islam huwa al-hall atau al-hall al-islami) dan menyerukan untuk ‘kembali kepada para pendahulu’ (al-sala)). Dan situlah lahir nama gerakan Salafiyyah, yang menganjurkan untuk kembali kepada ortodoksi cenderung ke syariat (shari’a-minded orthodoxy) yang akan memurnikan Islam dan tambahan-tambahan asing. Sumber sejarah terpenting untuk kecenderungan di dalam Islam ini ialah yuris Suriah, Taqiyal-Din Ibri Taymiyya (1236-1328), seorang pendukung setia Islam Sunni berdasarkan ketaatan yang kaku pada Qur’an dan Sunah autentik. Ibn Taymiyya menulis di tengah-tengah percekcokan yang timbul karena agresi asing dan tentara Perang Salib Kristen dan orang Mongolia, juga perjuangan perebutan kekuasaan di dalam negeri. Ia yakin bahwa kedua sumber ini memuat segala pedoman keagamaan dan rohani yang diperlukan bagi umat Muslim dan kebangkitan kembali dunia Islam. Dalam karyanya yang paling terkenal, al-Siyasa al-shar’iyya (Governance According to Islamic Law), Ibn Taymiyya menegaskan perlunya pemerintahan dan kepemimpinan di semua masyarakat sebagai cara untuk menghindari perselisihan dan menjalankan firman-firman agama, dan cara jihad (perang suci) melawan orang kafir.
Mawdudi menyerukan agar kembali kepada Qur’an dan Sunah yang telah dimurnikan sebagai cara untuk menghidupkan kembali Islam. Mawdudi menyebut Islam sebagai ideologi dan menyebut negara islam sebagai negara ideologis: ‘Jelas dan kajian cermat Qur’an dan Sunah bahwa negara di dalam Islam berdasarkan pada ideologi dan tujuannya ialah menegakkan ideologi itu’ (dalam Donohue dan Esposito, 1982: 256-7). Tema utama dalam pemikiran Mawdudi ialah konsep kedaulatan Allah (hakimiyya), yang membutuhkan gagasan bahwa manusia hanya dapat melaksanakan kekuasaan atas nama Allah dan menjalankan perintah-Nya. Ia berpendapat bahwa satu-satunya cara agar bal ini bisa benar-benar dijalankan ialah melului negara islam yang dalam ‘segala hal ... dibangun di atas hukum yang ditetapkan oleh Allah melalul Rasul-nya’ (dalam Moaddel dan Talattof, 2002: 271) dan inilah tujuan politik yang dikejarnya di Pakistan.
Menurut penilaian Qutb, zarnan kontemporer adalah zaman kebodohan, ketiadaan Tuhan, dan kebingungan terang dalam gagasan jahiliah tersebut dan umat Muslim harus mundur dan masyarakat jahili mendirikan tatanan sosial Islam sejati (al-nizam al-islami) dan akhirnya, menaklukkan (kembali) tatanan bodoh yang ada (al-nizam al-jahili). Menurut perspektif ini, Islam tidak cocok dengan realitas ‘sekular’ modern dan umat Islam baru dapat tumbuh dan berkembang dengan balk bila mengabaikan realitas ini, Satu-satunya penawar bagi keadaan jahiliah saat itu terutama materialisme Barat yang dianggapnya sebagai pencemar utama jalah hakimiyya Allah: pandangan hidup Islami yang total dan sistem Islam yang diperintahkan secara ilahi. Baik Qutb maupun Mawdudi menyampaikan gagasan perjuangan politik yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, di samping semua pertimbangan lain, guna mendirikan sebuah negara Islam. Mawdudi melihat Islam sebagai ‘ideologi revolusioner yang berusaha mengganti tatanan sosial seluruh dunia dan membangunnya kembali sesuai dengan ajaran-ajarannya sendiri’. Jihad’, klaim Mawdudi, adalah bagian dan pembelaan menyeluruh terhadap Islam ini. Jihad berarti perjuangan dengan kemampuan semaksimal mungkin yang dimiliki. Namun, menurut bahasa Syariat, istilah ini digunakan terutama untuk perang yang dilakukan semata-mata dengan nama Allah dan terhadap mereka yang melakukan penindasan sebagai musuh-musuh Islam. (1960: 150).
Qutb membedakan dunia menjadi dua ranah: dar al-Islam dan dar al.-harb. Ranah kedua terdiri dari setiap teritori yang aturan-aturan Islam tidak diberlakukan di dalamnya, tak peduli apakah penguasanya mengklaim sebagai Muslim (dalam Moaddel dan Talattof, 2002: 241-2). Meski Mawdudi menyebut jihad sebagai ‘pembelaan terhadap Islam’, Qutb sangat jelas dalam menyatakan dalam konteks ranah-ranah yang bertentangan ini bahwa jihad adalah kewajiban yang berlaku pada seluruh Muslim sejati. Agar memberi hasil yang diinginkan negara Islam’Jihad Islami’ harus memberikan umat Muslim ‘atmosfer bebas untuk melaksanakan keyakinan yang telah dipilihnya. Jihad Islami dapat sepenuhnya menghancurkan sistem-sistem politik yang berkuasa, atau menaklukkannya, memaksa sistem-sistem tersebut untuk tunduk dan menerima Jizyah (pajak yang dibayar oleh non-Muslim di sebuah negara Islam).
Pemikiran Qutb mengandung dua inovasi yang terbukti sangat signifikan bagi Kaum Islamis yang tergugah olehnya. Pertama, dengan mengumumkan bahwa bukan cuma pemerintah non-Islam, tetapi juga pemerintah-pemerintah yang dipimpin umat Muslim bisa dianggap berada dalam keadaan jahiliah, ia memberikan persetujuan Islami kepada umat Muslim untuk menentang dan menggulingkan pemerintah yang memerintah mereka. Kedua, Qutb tak cuma membuka peluang bagi pertarungan melawan pemerintah Islam yang korup atau tak layak, tetapi juga memperkenalkan kesanggupan untuk mengucilkan individu dan komunitas. ‘Perintah mutlak ini juga ada di dalam Qur’an, bahwa tak seorang pun boleh berhubungan dengan orang yang memalingkan wajahnya dan mengingat Allah dan hanya mencari dunia sebagai tujuan dan pandangannya’ (dalam Moaddel dan Talattof, 2002: 205). Qutb secara pribadi berperan dalam mencela dan menentang Kaum Modernis Mesir seperti Taha Hussayn (1889-1973). Namun, target utama Kaum Islamis ialah negara-bangsa secular di negara-negara Islam, dan tujuan akhir mereka ialah mendirikan sebuah negara Islam. Negara impian mereka akan memiliki Qur’an sebagai konstitusinya, pemimpin yang melaksanakan syariat, yang juga mengikat atasnya, dan menghidupkan syura (musyawarah). Seperti ditulis Qutb, ‘teori politik di dalam Islam bersandar pada dasar keadilan di pihak para pemimpin, kepatuhan di pihak yang dipimpin, dan kolaborasi di antara pemimpin dan yang dipimpin’ (1980: 93). Demokrasi yang berdasarkan pada gagasan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Allah, dianggap sebagai bentuk pemerintahan jahiliah. Menurut Qutb, umat Muslim yang mendukung kedaulatan manusia di dalam politik merancukan penggunaan kekuasaan dengan sumbernya. Karena hukum islam sudah menyediakan sistem hukum dan moral yang lengkap, tidak mungkin ada pembuatan undang-undang lebih lanjut atau tidak perlu ada. Mawdudi pun mengklaim bahwa ‘sudah sangat jelas bahwa Islam yang berbicara dari sudut pandang filsafat politik adalah antiteis dan demokrasi Barat sekular itu sendiri’ (dalam Donohuc dan Esposito, 1982: 254).
Karena dicapai di bawah pengawalan para yuris, visi pemerintahan Islam ini menggambarkan suatu inovasi signifikan pada pemikiran politik Syi’ah yang biasanya berdasarkan pada penantian akan kembalinya ‘sang Imam yang belum diketahui keberadaannya’. Vilayat-I faqih didirikan berdasarkan keberadaan ‘klerus’ Syi’ah yang hierarkis dan terlembagakan (sesuatu yang tidak ada pada tradisi Sunni).
Pada akhir abad kedua puluh, ada banyak kesempatan bagi mereka untuk mengadakan rujukan seperti itu: pengangguran yang begitu lama dan menurunnya mutu pelayanan publik, kurangnya respons terhadap pendudukan Israel dan aksi-aksi militernya yang berkelanjutan (seperti pemboman desa-desa di Lebanon selatan pada 1993), meningkatnya represi terhadap Persaudaraan Muslim di Mesir sepanjang 1980-an dan 1990-an, pembatalan pemilihan umum di Aljazair setelah kemenangan suara untuk islamic Salvation Front pada Desember 1991 dan perang saudara yang menyusul kemudian, pelarangan partai Renaisans Tunisia pimpinan Rashid al-Ghannushi dan pelarangan Syrian Muslim Brethren. Namun, beberapa partai dan gerakan Islamis seperti Muslim Brethren di Jordan, secara resmi telah menerima sarana dan praktik lembaga sekular dan telah diintegrasikan ke dalam proses politik. Meski demikian, bahkan dimensi terbaru pada pemikir politik Islami ini menguatkan penilaian Robert Hefner bahwa ‘benturan peradaban’ atau ‘pandangan dunia (world Views)’ yang sesungguhnya di periode kontemporer bukan terjadi ‘di antara Barat dan suat “pihak lain” yang homogen, tetapi di antara para pembawa tradisi yang saling bersaing di dalam bangsa dan peradaban yang sama(1998:92). Meski banyak fokus di Barat telah tertuju kepada Islamisme, kecenderungan ini hanya satu dari banyak kecenderungan yang kini berlomba-tomba berebut tempat di dalam wacana Islam kontemporer.
ISLAM LIBERAL
Kemenonjolan dan kekuatan Islamisme mengalami pasang surut di sepanjang pertengahan dan bagian akhir abad kedua puluh. Pada akhir abad kedua puluh, wacana modernis dihidupkan kembali dan diperkuat bersama hal yang disebut sebagai ‘liberalisme Islam’. Menurut Kurzman, Kaum Liberal islam ‘berusaha menghidupkan kembali reputasi dan pencapaian Kaum Modernis terdahulu’ (2002:4). Unsur-unsur liberal tentu dapat ditemukan di dalam pemikiran para pemikir modernis awal tersebut, dan dalam beberapa hal, liberalisme islam memang berawal dari permulaan Nahda. Liberalisme Islam kontemporer berbeda dan baik Kaum Modernis Islam maupun Kaum Islamis dalam tiga hal.
Pertama, terhadap semboyan Islamis bahwa ‘Islam adalah solusi’, serta klaim sekularis bahwa Islam adalah masalah, Kaum Liberal Islam menyebut sebagian besar penyakit sosial dan politik disebabkan oleh kurangnya demokrasi dan hak-hak asasi, terutama kebebasan dalam berpikir. Meski pada beberapa kasus fokus pada demokrasi mungkin diinterpretasikan sebagai kompromi stratgis di pihak Islamis untuk memprotes negara-negara sekular yang rnenyingkirkan partai-partai Islam dan partisipasi, di antara para pemikir Islam liberal argumen ini terus-menerus diarahkan baik kepada negara sekular maupun negara teokratis. Menanggapi para pendukung sekularisme itu, Muhammad Shahrour (Suriah, lahir 1938) menyatakan:
Agama mustahil diabaikan karena peran normatif penting yang dimilikinya di masyarakat-masyarakat Abad Pertengahan. Kaum Liberal pernah mencoba melakukannya, dan upaya mereka untuk mengangkut rumus politik Barat ke negara-negara Arab/Muslim gagal. Kaum Marxis ingin mengadakan sekularisasi, mendekonstruksi agama, dan juga gagal. Meski demikian, di negara-negara Arab atau Islam mungkin memang ada sekularisme, tetapi tidak akan menyelesaikan apa pun.
Menanggapi Kaum Islamis, Sadek J. Sulaiman (Oman, lahir 1933) menyatakan bahwa ‘sebagai konsep dan sebagai prinsip, syura di dalam Islam tak berbeda dengan demokrasi’, dan ‘hubungan antara demokrasi dan syura menyentuh hakikat keberadaan nasional kita (qawmiyyah). Syura menentukan kualitas pengalaman kewarganegaraan kita dan dunia yang ingin kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Secara khusus Rahman membantah penolakan Mawdudi dan Qutb terhadap demokrasi sebagai pelanggaran atas kedaulatan Allah, dengan mengklaim bahwa pandangan mereka berdasarkan atas kerancuan antara isu religio-moral dan isu politik.
‘Kedaulatan’, kata Rahman,
adalah istilah politik yang relatif baru diciptakan dan menunjukkan faktor (atau banyak faktor) tetap dan tertentu pada suatu masyarakat tempat kekuatan koersif berada dengan sepatutnya guna dipatuhi kehendaknya. Jelas sekali bahwa dalam pengertian ini Allah tidak berdaulat dan hanya manusia yang dapat dan memang berdaulat. (dalam Donohue dan Esposito, 1982: 264).
Mengakui kedaulatan Allah, menurut pandangan Rahman, mencakup menerima ‘prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam Qur’an (yang) merupakan keadilan dan fair play’.
Pemikir-pemikir Islam Liberal berpendapat bahwa sistem demokrasi yang paling baik dalam mengodifikasi dan memelihara hak dan kewajiban akan dapat mengurangi kesewenang-wenangan dan autoritarianisme di pihak negara. Di antara nilai-nilai terpenting yang dianggap berasal dari demokrasi menurut pemikiran Islam terdapat toleransi, dan di antara hak-hak terpentìngnya terdapat kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara. Nurcholish Madjid (Indonesia, lahir 1939) menyebut kebebasan berpikir dan berbicara sebagai hak dasar terpenting yang dimiliki individu dan menyatakan bahwa gagasan-gagasan yang terdengar aneh atau tidak benar pun harus dilindungi:
Tidak jarang gagasan dan pemikiran yang mulanya dianggap keliru, (di kemudian hari) diketahui benar. Selanjutnya, dalam menghadapi gagasan dan pemikiran, bahkan kekhilafan pun bisa jadi sangat berguna, karena kekhilafan akan mendorong kebenaran untuk mengungkapkan diri dan berkembang sebagai kekuatan yang hebat.
Mohamed Talbi (Tunisia, lahir 1921) menganalisis beberapa ayat Qur’an, termasuk Surat 5 Ayat 51. ‘Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan Aturan dan Jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja)’ untuk menyatakan bahwa Islam mendukung kemerdekaan beragama dan bahwa hukuman mati tradisional untuk kemurtadan didasarkan pada salah tafsir teks keilahian (dalam Kurzman, 1998: 164).
Lebih jauh dalam konteks kebangsaan ketika umat Muslim merupakan minoritas atau hanya mayoritas marginal, pemikir-pemikir Islam liberal telah mengungkapkan kepentingan khusus pada perlindungan hak agama dan minoritas. Sejumlah pemikir menunjuk hal yang dikenal sebagai ‘Konstitusi Madinah’, perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi : Muhammad. Di bawah konstitusi itulah berbagai kaum di Madinah, termasuk Yahudi dan pengikut politeisme, membentuk persekutuan atau federasi.
Dalam hal ini, Dokumen tersebut sangat signifikan’ (dalam Kurzman, 1998: 173). Bula menyebut masyarakat yang terbentuk di bawah perjanjian ini ‘berbudi luhur dan adil, menghormati hukum, juga demokratis, dan la mengklaim masyarakat ini berhasil mencapai ‘suatu keanekaragaman yang kaya di dalam kesatuan, atau pluralisme yang sesungguhnya’, sebab ‘tiap-tiap golongan agama dan suku menikmati otonomi legal dan kultural penuh’ (dalam Kurzman, 1998: 174). Chandra Muzaffar (Malaysia, lahir 1947) mengutip Surat 49 Ayat 13i-Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal’ untuk menyokong argumen yang mendukung toleransi di Malaysia, sebuah negara yang terdiri dari bermacam-macam golongan, tempat umat Muslim hanya merupakan mayoritas tipis (dalam Kurzman. 1998: 157).
Aspek khusus kedua dan para pemikir Islam liberal ialah bahwa mereka menghindari upaya-upaya untuk merebut kekuasaan negara, atau bahkan untuk meng-Islamisasikan negara, serta lebih berfokus kepada menghidupkan kembali etos Islam di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, banyak Liberal Islam yang berargumen agar tesis yang diajukan Shaykh ‘Ali ‘Abd al-Raziq (Mesir, 1888-1966) pada 1920-an, bahwa ‘Muhammad SAW adalah Utusan panggilan religius, sarat dengan religiositas, tak tercela oleh tendensi kedudukan sebagai raja atau membentuk pemerintahan’ (dalam Kurzman, 1998:29), dikaji kembali. Menurut ‘Abd al-Raziq, pemerintahan ‘adalah tujuan duniawi, dan Allah, semoga Dia selalu ditinggikan, menjadikannya sebagai persoalan yang harus diselesaikan oleh pikiran kita, dan membiarkan manusia bebas mengolahnya sesuai tuntunan yang diberikan oleh pikiran, pengetahuan, minat, hasrat, dan tendensi mereka’ (dalam Kurzman, 1998: 35).
Namun, ia menginterpretasi bagian kedua dari Surat 3 ayat 159, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu.
Misalnya, International Forum for Islamic Dialogue (IFID) adalah satu dari banyak organisasi Islam liberal modern yang baru-baru ini ada di seluruh dunia,’ IFID menerbitkan newsletter bernama Islamic dalam bahasa Inggris dan Arab serta menyediakan situs web interaktif untuk bertukar pikiran dan mengembangkan gagasan di kalangan umat Muslim. Menurut piagam IFID, lembaga ini menegaskan dirinya menempati dan mengembangkan suatu wilayah baru pada suatu periode yang menjadi saksi ‘kemajuan masyarakat madani dan kemunduran kontrol negara’. Forum ini membedakan dialognya dan gerakan-gerakan Islamis sebelumnya yang ‘mengejar kekuasaan negara’, strategi yang oleh para pengurus Forum disebut tak hanya ‘sangat mahal dan jarang sekali tercapai’, tetapi juga tak mungkin ‘menyelesaikan masalah’ dan berpotensi ‘menjadi masalah bagi proyek Islami sebagai suatu keseluruhan’. 
Namun, pada umumnya, pemikir-pemikir Islam liberal menunjukkan pergeseran signifikan terkait penggantian argumen teokratis dengan argumen yang dimaksudkan untuk menanamkan atau melindungi etos Islam. Sebagian, seperfi Khalaf-Allah, menyatakan bahwa ‘jika ada pemerintah yang dapat disebut Islami, hal itu tentu dalam pengertian “Islam sebagai budaya” (al-Islam al-hadara) dan bukan “Islam sebagai agama” (al—Islam al-din)’ (Ayoubi, 1991: 302). Pakar hukum dari Mesir, Shaykh Muhammad Sa’id at-’Ashmawy (lahir 1932) mendukung kesimpulan yang sama, tetapi dengan berdasarkan pada premis-premis berbeda:
Ketika agama ditautkan dengan politik, ia menjadi ideologi, bukan agama, dan pengikut-pengikutnya menjadi politikus atau anggota partai. Agar berhasil, agama harus mengakui bahwa ia adalah iman akan kekuatan besar yang ditanamkan di dalam nurani manusia untuk menghubungkan Individu dengan imannya, masyarakat, kemanusiaan, dan kosmos pada umumnya. (1998: 71).
Menurut penilaian al-’Ashmawy, Kaum Islamis bersalah karena mengideologikan Islam, yaitu, mencemarkan dan mengeksploitasi iman demi tujuan duniawi serta memisah-misahkan dan memecah-belah umat Muslim.
Unsur ketiga yang membedakan sedikitnya sebagian Liberal Islam/dengan Modernis, Islamis, dan Tradisionalis berhubungan dengan pendekatan mereka terhadap isu menginterpretasikan tradisi agama atau ijtihad. Kaum Modernis Islam telah menerima ortodoksi Sunni yang mengklaim bahwa ‘pintu ijtihad’ telah ditutup pada abad-abad pertama Islam, bahwa umat Muslim di kemudian hari perlu mengikuti praktik taklid, meneladani tradisi-tradisi yang sudah mapan. Misalnya, pada pergantian abad yang Iampau, Mahmud Shukni al-Alusi (Irak, 1857-1924) menganggap ‘tesis tentang tertutupnya pintu ijtihad’ yang diajukan oleh rekan sezamannya, Yusuf al-Nabbani yang ‘bodoh’ dan ‘merana’ (Palestina-Lebanon, 1850-1932) itu, ‘palsu dan heretis’ (dalam Kurzman, 2002: 171). Kekhilafan, segala kekhilafan itu, terletak pada peniruan membabi buta dan pengekangan pikiran’ (dalam Donohue dan Esposito, 1982: 182). Afghani berpendapat bahwa umat Muslim ‘tidak boleh puas hanya dengan taklid dan leluhur mereka’ (dalam Keddie, 1968: 171). Dalam memerangi praktik taklid, Modernis Islam berusaha merehabilitasi dan memperluas hak untuk melakukan ijtihad guna menginterpretasi ulang tradisi Islam agar memenuhi kebutuhan : zaman modern, Wael Hallaq membedakan dua unsur dalam pemikiran hukum Islam kontemporer yang menawarkan visi-visi ijtihad yang saling bertentangan. Meski Turabi mungkin pantas dimasukkan di kalangan Liberal islam, berdasarkan penekanannya pada demokrasi dan pluralisme, pembedaan Hallaq mencakup sisi Kaum Liberal Islam kontemporer yang dominan dan khas. Baik unsur liberal maupun unsur utilitarian, menurut Hallaq, memiliki tujuan yang sama: ‘merumuskan kembali teori hukum dengan cara yang menyukseskan sintesis : antara nilai-nilai keagamaan dasar Islam, di satu sisi, dengan hukum substantif yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sebuah masyrakat modern dan terus berubah, di sisi yang lain’. Namun, hal yang paling membedakan dua kecenderungan ini ialah metode yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada 1982, Rahman mengatakan bahwa adalah ironi bila menghadapkan yang disebut Fundamentalis Muslim : sebagai lawan dan Modernis Muslim, sebab, selama prosedur mereka yang mengagumkan itu terus berlangsung, ucapan Kaum Modernis Muslim akan selalu tepat sama dengan ucapan kaum yang disebut sebagai Fundamentalis Muslim tersebut. Bahwa umat Muslim wajib kembali kepada sumber-sumber Islam yang asli dan definitif serta menjalankan ijtihad dengan berdasarkan sumber-sumber tersebut. (1982: 142).
Baik Kaum Modernis maupun Kaum Isiamis ‘memberikan jawaban yang sama sekali berbeda untuk beberapa isu dasar sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing’, tetapi seperti yang dilihat oleh Rahman, yang menjadi masalah bukanlah kesimpulan mereka yang berbeda, tetapi tidak adanya ‘metode’ dalam menginterpretasikan tradisi islam agar dapat memberikan interpretasi yang meyakinkan dan tepercaya serta menghapuskan interpretasi yang ‘asal-asalan’. Pemikir-pemikir Islam liberal merevisi pemahaman ortodoks terhadap hukum Islam, dengan menekankan, seperti yang dilakukan Shaykh al-’Ashmawy, bahwa ‘makna sebenarnya dari syariat adalah jalan, metode, cara’ (1999: 97). Meski tidak menyangkal karakter syariat yang mengikat, al-’Ashmawy menyangkal karakternya sebagai sistem hukum komprehensif atau kitab undang-undang hukum yang terperinci.
Dalam mendekati Qur’an, an-Na’im mengikuti metode eksegesis tradisional dengan membedakan ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan ayat-ayat yang diwahyukan di Madinah.
Menurut pendekatan ini, ayat-ayat periode Mekah dapat diterapkan sebagai dasar hukum Islam yang menghapuskan ayat-ayat periode Madinah.
Sebaliknya, Shahrour (1990) menggunakan pendekatan linguistik untuk melukiskan berbagai makna kata-kata yang ditemukan di dalam Qur’an. Berdasarkan hal inilah Shahrour membedakan antara yang ‘disahkan secara ketuhanan (halal) dengan yang dilarang secara ketuhanan (haram) dan yang dilarang secara manusiawi (mamnu)’, dengan menyatakan bahwa ‘ajaran dasar Islam ialah bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang secara khusus itu diperbolehkan’ (1990: 141). Metode Shahrour mengilustrasikan pendekatan metodologi yang sudah umum bagi Kaum Liberal Islam. Sementara Muslim modernis mencari berbagai gagasan liberal di dalam warisan Islam, Kaum Liberal Islam meyakini bahwa warisan tersebut tidak banyak berbicara mengenai isu-isu tertentu. Al-’Ashmawy, misalnya, mengatakan bahwa ‘dari 6.000 ayat Qur’an, hanya 200 yang mengandung aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertigapuluh dari isi Qur’an, termasuk ayat-ayat yang telah dihapuskan dengan ayat-ayat sesudahnya’ (dalam Kurzman, 1998:51).
Menurut Shahrour, musyawarah (syura) diperlukan bagi sebuah polity modern untuk menyelesaikan persoalan-persoalan legislatif didalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk menentukan jenis undang-undang yang akan mengatur aspek-aspek kehidupan yang diserahkan Allah kepada pengaturan manusia, relatif terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan politik tertentu pada tiap-tiap komunitas politik. Beberapa Liberal Islam melanjutkan lebih jauh sampai menyatakan bahwa perselisihan pendapat mengenai interpretasi terhadap tradisi Islam inilah yang menjadikan Islam selalu hidup. ‘Di masa kita,’ kata Shahrour, ‘syura sejati berarti pluralisme sudut pandang yang sebenar-benarnya, dan demokrasi (1997: 8).
DIALOG YANG TERPUTUS-PUTUS
Pada periode kontemporer, yang diperhatikan bukan cuma berbagai interpretasi ‘yang sama sekali berbeda’ terhadap tradisi Islam, tetapi juga beberapa metode interpretasi yang sama sekali berbeda. Namun, teridentifikasi sedikitnya dua transformasi penting di dalam pemikiran politik Islam. Transformasi pertama ialah bahwa meningkatnya kemajemukan strategi interpretif yang ditakukan pemikir-pemikir Islam liberal telah membuka lebih lanjut pintu menuju sektor luas umat untuk kembali kepada teks-teks asli warisan mereka dan menawarkan interpretasi-interpretasi baru.
Seperti halnya Kaum Modernis Islam, pemikir-pemikir Islam liberal juga menawarkan cara yang menjanjikan dalam menegosiasikan konflik antara modernisasi dan warisan Islam serta memenuhi tuntutan baik modernisasi maupun warisan Islam, tetapi mereka pun menghadapi tantangan serius, Mereka tengah diserang dan dua sisi sekahigus: dikecam karena terlalu liberal, juga karena terlalu Islami. Kaum Sekularis melihat Islam liberal (juga Islam modernis) sebagai oksimoron dan menyatakan bahwa Islam terlalu kaku untuk ditransformasi atau bahwa Islam harus diturunkan ke ranah pribadi. Baik Kaum Islamis revivalis maupun Kaum Islamis tradisional berpendapat bahwa Kaum Liberal Islam tak lebih dan Kaum Sekularis yang berkedok Islam, menyangkal bahwa nilai-nilai modern memiliki tempat di dalam leksikon Islam atau mengutip nilai-nilai modern untuk menganggap liberalisme mereka kebablasan sehingga mengorbankan warisan Islam. Karya mereka sering dibaca banyak orang, tetapi mereka juga dituduh berkhianat dan heresi, serta wajib dikenai sensor, kehilangan posisi, dan mengalami kekerasan yang semuanya cenderung menimbulkan konsekuensi yang tak direncanakan, yaitu, semakin memperbesar minat pada gagasan-gagasan mereka. Melalui sebuah artikel pada 1979 yang telah dicetak ulang berkali-kali, pemikir islam liberal Hassan Hanafi menghubungkan ‘akar sejarah kebuntuan terkait kebebasan dan demokrasi pada kecenderungan kontemporer umum pemikiran kita’ dengan hilangnya kemampuan untuk mendengarkan dan membicarakan sehingga hilang pula kemampuan untuk maju. Bahkan, yang paling tidak toleran dan Kaum Islamis pun beberapa pengecam dan penghujat Hanafi yang paling buruk dalam pengertian tertentu juga menempati ruang diskursif yang sama dan setidaknya, secara sebagian, meleburkan wacana liberal dan pemikiran modernis.







Selasa, 23 Mei 2017

Resume : DEMOKRASI DAN MUSUH-MUSUHNYA



DEMOKRASI DAN MUSUH-MUSUHNYA
Oleh Lucian W. Pye
Tidak bisa dipungkiri banyak orang tertarik dengan visi pemerintahan demokratis. Bahkan pemerintahan yang otoriterpun menyatakan diri mereka sebagai “demokrasi rakyat”. Demokrasi menjadi fakta yang bisa meredakan Perang Dingin. Praktek demokrasi sangat beragam, oleh sebab itu tidak ada satu model pun yang betul-betul menggambarkan apa itu demokrasi dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya. Plato menuliskan di The Republic, “demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menawan, penuh keberagaman dan kekacauan”. Dalam sejarahnya, demokrasi telah merangkul berbagai prioritas cita-cita dan beroperasi dengan berbagai bentuk kelembagaan.
Namun, seiring berkembangnya peradaban perkembangan konsep tentang demokrasi yang ideal semakin berkembang, meskipun bentuk pelaksanaannya semakin beragam. Sejak Samuel p. Huntington tahun 1991 menyatakn adanya “gelombang ketiga” demokratisasi semakin berkembang pesat apalagi sejak Uni Soviet runtuh dan beralih ke pemerintahan demokrasi. Bahkan di Afrika pun demokrasi dilakukan yaitu melalui pemilu tahun 1996 yang serentak dilakukan di Ghana, Benin, Sierra Leone, dan Uganda dan yang lebih dipertanyakan di Chad, Niger, dan Gambia. Menurut Huntington, “gelombang pertama” sudah dimulai sejak pertengan abad ke-19 dan berakhir karena munculnya fasisme dan komunisme. Sementara “gelombang kedua” dari demokrasi terjadi setelah Perang Dunia II yang merupakan akhir dari kolonialisme. Gelombang kedua ini tidak berlangsung lama terutama di wilayah Afrika dan sebagian Asia, dan serangkaian kudeta militer seperti Yunai, Turki, Korea Selatan, pakistan dan beberapa negara Amerika Latin.
Ada perbedaan pendapat tentang standar demokrasi. Contoh konvensional demokratis adalah seperti yang dilakukan di Athena yang melibatkan partisipasi warga langsung dalam pemerintahan. Jadi keinginan semua warga untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan ini mulai disebut sebagai demokrasi. Kemudian muncul demokrasi perwakilan yang idenya pertama kali ditengarai oleh pengalaman Inggris yang mengalami bentrokan antara mahkota negara dan Parlemen yang kemudian melahirkan bentuk modern dengan Revolusi Perancis.
Ilmu politik modern yang terus berkembang maka akan sejalan dengan transisi dalam hal berteori tentang demokrasi. Konsep demokrasi banyak dikontribusikon oleh Pandelton Herring, David Truman, EE Schattschneicler, Harold Lasswell, Charles Merriam, David Easton, Gabriel Almond, dll.  Karena tidak memungkinkan membahas semua teori para teoris di atas, maka artikel ini akan berfokus pada teori Robert Dahl tentang teori demokrasi. Dahl mengidentifikasi 8 jaminan penting yang harus memiliki perlindungan institusional jika preferensi orang-orang diatur menjadi program kebijakan, di antaranya
1.      Kebebasan membentuk dan bergabung dengan organisasi di luar otoritas negara
2.      Kebebasan berekspresi untuk secara gamblang berani menyatakan preferensinya di depan umum.
3.      Jaminan untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan tanpa intimidasi dan halangan.
4.      Jaminan untuk memilih secara adil dan bebas.
5.      Hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan.
6.      Jaminan mendapatkan sumber informasi, artinya negara tidak boleh memonopoli media   dan menekan pers.
7.      Harus ada aturan yang tegas untuk  memegang jabatan.
8.      Proses pembuatan kebijakan pemerintah harus berdasarkan ada voting rakyat.

Kedelapan syarat yang ditulis oleh Dahl diinspirasi oleh standar Amerika yang umumnya dikaitkan dengan demokrasi liberal. Selain itu, Amerika serignkali menggunakan syarat yang sama sebagai cara menilai apakah suatu negara demokratis atau tidak. Beberapa negara demokratis misalnya mengadakan pemilu tetapi pemerintah secara tidak langsung dapat mengontrol dan menekan parta-partai oposisi yang efektif untuk mengorganisis dukungan publik. Sikap dan nilai-nilai yang konsisten dengan demokrasi dicakup dalam budaya kewarganegaraan (civic culture). Konsep dasar dari budaya kewargenegaraan adalah menghargai individualisme dan dengan semua orang. Misalnya agara preferensi saya dihormati, maka saya harus menghormati preferensi orang lain. Setiap orang harus merasa bebas dan nyaman dalam mengekspresikan ide-idenya dan preferensi.
Sayangnya mengingat sejarah dan kedegilan manusia, gambaran dan visi dari demokrasi itu sendiri sangat sulit direalisasikan. Runtuhnya Uni Soviet telah membuktikan betapa sulitnya untuk membuat transisi dari sistem terpusat ke demokrasi liberal. Hambatan bagi kemajuan demokrasi di negara berkembang pasti lebih kompleks dan keras. Misalnya, perspektif sempit terbatas dan terbentuk dari kepemimpinan sebelumnya yang otokratis. Dalam masyrakat modern, demokrasi dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemudian terbentuklah satu pertanyaan mendasar “apakah demokrasi bentuk terbaik dari pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat”. Ide checks and balances bisa membawa kelumpuhan bahkan pada negara dengan demokrasi yang mulai berkembang. Winston Churcil mengatakan “demokrasi adalah bentuk terburuk dari pemerintah”. Untuk mengetahui pegangan yang lebih baik tentang masalah-masalah dalam demokrasi baik di negara maju maupun negara berkembang, kita perlu belajar tentang perubahan yang diperlukan yang melekat dalam proses transisi menuju demokrasi.
Perubahan Rezim: Transisi dari dan ke Demokrasi
Berawal dari teori Aristoteles tentang  tipologi sistem politik dan teori tentang transisi dari satu kategori ke kategori lainnya, maka ada banyak teori tentang perubahan rezim dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membangun suatu demokrasi liberal. Misalnya, pada zaman Yunani suatu demokrasi mengharuskan kelas ekonomi menengah yang kuat, oleh sebab itu demokrasi tidak akan tepat dipakai sampai masyarakatnya mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang signifikan.
Teori kontemporari tentang transisi ke demokrasi dan syarat penting untuk pemeliharaannya dibagi ke dalam 3 kategori. Pertama, ada pendekatan yang menekankan kondisi sosial, struktural dan ekonomi yang mendukung pembangunan demokrasi yang sukses. Seymour Martin Lipset mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah variabel independen utama untuk demokrasi (Lipset, 1960). Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahjteraan umum akan secara otomotasi memfasilitasi transisi menuju demokrasi. Kedua, berfokus pada pertimbangan politik dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini lebih dinamis, dipelopori oleh Dankwart A Rustow. Alih-alih menekankan kekuatan impersonal dan non-politik, pendekatan ini berfokus pada kepemimpinan. Yang menjadi persoalan utama adalah “seberapa besar komitmen pemimpin untuk menjadikan pemerintah yang baik dan keinginan untuk mengambil resiko dalam kompetisi politik. Ketiga, menekanan kan orientasi budaya dan nilai-nilai baik pemimpin maupun masyarakat. pendekatan ini dikemukan oleh Garbreil Almond dan Sidney Verba (1963). Pendekatan ini melibatkan sikap dan pendapat publik. Kunci utama perkembangan demokrasi adalah adanya asosiasi sukarela yang akan memobilisasi kekuatan politik dengan cara menyuarakan dan mengutamakan kepentingan masyrakat luas. Oleh sebab itu, peran media massa sangat penting.



Fakta Ekonomi Keras Mendikte Demokrasi yang Lembut
Hubungan antara level pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang stabil lebih kompleks daripada apa yang disebutkan oleh pembuat kebijakan. Mudah untuk membantah teori pertumbuahan ekonomi dan demokrasi. Contoh, GNP per kapita yang rendah tidak menjadi hambatan bagi India untuk berdemokrasi. Sebaliknya, negara Singapura, di mana kesejahteraan umum yang tinggi tidak serta merta menjadikan Singapur menjadi negara demokratis. Namun memang, ada juga negara-negara yang mendukung teori ini misalnya, Korea Selatan, Taiwan, dan fakta bahwa hampir semua negara kaya di dunia menganut sistem demokrasi.
Seperti kita catat, banyak penelitian telah mengambil tantangan untuk menguji teori Lipset tentang hubungan ini (Diamond 1992). Baru-baru ini Adam Przeworski dan Fernando Limongi diuji hipotesis tentang hubungan GNP per kapita dan bangkitnya demokrasi (atau kematian diktator) di 135 negara 1950-1990, yang berarti mengamati 224 dalam semua rezim, 101 demokratis dan 123 otoriter ( Przeworski dan Limongi 1992). Walaupun secara kotor teori Lipset tampaknya telah ditanggung keluar, mereka masih menyimpulkan bahwa itu adalah cacat oleh keberadaan seperti "anomali" sebagai Argentina dan Uruguay di Amerika Latin, kasus Selatan Eropa Yunani, Spanyol, dan Portugal, dan Polandia dan Cekoslovakia bawah komunisme. Dalam keinginan mereka untuk mencapai tingkat ketelitian murni, mereka terus analisis mereka hanya fakta-fakta telanjang kondisi ekonomi dan ditoleransi tidak ada pertimbangan asing, seperti adanya fasisme dan komunisme, dan kualifikasi akal lainnya.
Jika kita mengakui bahwa, dengan bantuan dari beberapa pertimbangan intervensi, teori Lipset adalah 'lumayan benar, masih ada pertanyaan lebih lanjut tentang hubungan ekonomi bagi pembangunan. Misalnya, ada masalah apakah pertumbuhan ekonomi yang cepat lebih baik difasilitasi oleh pemerintah otoriter atau dermocratic. Argumen standar, pertama diajukan oleh Gerschenkron, adalah bahwa negara berkembang memerlukan disiplin dari sebuah negara otoriter (1962). Ekonom seperti Walter Galenson dan Karl de Schweinitz dan ilmuwan politik Samuel Huntington berpendapat bahwa demokrasi mendorong pengalihan sumber daya dari investasi ke konsumsi dan bahwa partisipasi politik dapat mengalihkan energi dari tugas utama pertumbuhan ekonomi (Galenson 1959; de Schweinitz, 1959; Huntington dan Nelson 1976; Przeworski dan Limongi 1992), bukti apa yang pernah tampak jelas kurang meyakinkan sebagai teori pembangunan telah bergeser ke arah rasa hormat yang lebih besar untuk pasar daripada perencanaan. Catatan bahwa India relatif miskin sejak tahun 1970 mungkin memang tercata sebagai negara demokrasi, namun terlalu banyak intervensi pemerintah besar-besaran dan perencanaan negara. Dalam kasus Cina kita sekarang tahu bahwa ada pertumbuhan sedikit di bawah Mao, dan hanya dengan liberalisasi di bawah Deng telah pernah terjadi pertumbuhan yang signifikan. Demikian pula, kasus dapat dibuat bahwa baik Korea Selatan dan Taiwan mungkin memiliki keberhasilan ekonomi yang lebih awal jika demokrasi telah datang lebih cepat. Apa yang membuat perbedaan mungkin Jess rezim lebih jenis dan kualitas kepemimpinan, yang membawa dalam tampilan yang lebih rinci pada pendekatan utama kedua untuk transisi ke demokrasi.
Kepemimpinan dan Pentingnya tata pemerintahan yang baik adalah mustahil untuk terlalu menekankan pentingnya kepemimpinan dalam membangun sistem demokrasi, tetapi sangat sulit untuk berbicara tentang kepemimpinan dalam hal analisis. Begitu banyak tentang hal itu tampaknya tidak disengaja, undefinable, dan hanya istimewa. Kami hanya tidak dapat menjelaskan percobaan yang sukses Amerika dengan demokrasi tanpa memperhitungkan Bapak Pendiri, atau ketaatan yang luar biasa India untuk demokrasi sekuler tanpa menghargai pentingnya Nehru dan Gandhi, atau peran Sukarno dalam membasmi partai politik kompetitif di Indonesia, dan Marcos dekat -pemusnahan demokrasi Filipina. Ir tidak hanya bahwa kepemimpinan panggilan untuk keterampilan dalam menegakkan visi masyarakat demokratis, tetapi juga membutuhkan keterampilan praktis dan intuisi untuk membuat keputusan yang tepat politik sehari-hari yang secara substansial akan memajukan demokrasi. Jadi, sementara kepemimpinan yang tepat mungkin sulit untuk menentukan atau menganalisis secara umum, mudah untuk dikenali.
Dalam proses transisi dari pemerintahan otokratis ke demokrasi, tantangan utama untuk kepemimpinan adalah masalah apa yang harus dilakukan dengan mantan penguasa otokratik, khususnya jika mereka adalah orang-orang militer dengan ikatan terus layanan. Persoalan ini dipersulit karena nilai-nilai kontradiktif keadilan, yang dapat panggilan untuk hukuman, dan rekonsiliasi, yang mungkin memerlukan pengampunan. Sebuah pengaturan halus harus dikerjakan dengan Jenderal Augusto Pinochet membuatnya menyerah presiden Chili dan kembali ke barak. Di Argentina, ketika penguasa militer kehilangan rasa hormat publik karena kekalahan militer mereka setelah mencoba untuk mengambil Falklands dari Inggris, pemerintah sipil pertama kali mencoba untuk menghukum jenderal beberapa kejahatan yang mereka lakukan selama pemerintahan junta, tapi kemudian presiden sipil kedua, Carlos Menem, diampuni militer dalam rangka untuk menempatkan periode buruk di belakang negara. Mungkin contoh yang paling dramatis menyisihkan shoclcing kejahatan politik dan pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan dengan memajukan demokrasi adalah kasus Afrika Selatan setelah akhir atau apartheid, di mana Komisi Kebenaran di bawah Uskup Desmond Tutu didirikan sehingga semua mantan pejabat yang secara terbuka mengaku kejahatan dapat diampuni.
Rasa keterasingan dan frustrasi dengan pemerintah dalam demokrasi yang sudah mapan sering diartikulasikan oleh ratapan tentang kekurangan pemimpin yang baik. Teknokratis pengetahuan tentang hal-hal kebijakan dan administrasi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi keyakinan tentang kemampuan pemerintah telah menyusut lebih cepat. Hasilnya adalah pembengkakan menyenangkan pandangan anti demokrasi bahwa pemerintah paling-paling relevan dan paling buruk bagian dari masalah.
Pengujian tata kelola yang baik bahkan lebih penting untuk setiap transisi ke demokrasi di negara berkembang. Bank Pembangunan Asia, dalam sebuah studi baru-baru ini signifikan dari pelajaran yang akan dipelajari dari negara berkembang Asia Timur berhasil, menyimpulkan bahwa kunci itu bukan tipe rezim, apakah demokratis atau otokratis, melainkan kualitas pemerintahan (Root 1996). Ta Menurut penelitian, tata kelola yang baik tidak identik dengan desain kelembagaan yang baik melainkan panggilan untuk pemahaman yang jelas tentang tujuan kebijakan yang tepat, kesadaran kelayakan politik, sebuah negara yang kuat tetapi terbatas, tingkat tinggi kepekaan terhadap pertanyaan ekuitas, dan transparansi dalam membuat-pendek dalam keputusan, suatu kombinasi dari keterampilan teknokratis, daya yang memadai, dan "hal penglihatan." Pemerintah perlu dilihat sebagai memberikan prediktabilitas, yang harus didasarkan pada instirutions.
Sedangkan panggilan demokrasi yang sukses bagi pemerintahan yang baik, itu tidak berarti bahwa pemerintahan yang baik saja akan menghasilkan demokrasi. Ada contoh chat canggung Singapura, sebuah negara jelas diberkati dengan tata pemerintahan yang baik dalam arti teknis dari kata itu, tapi yang tidak demokratis kecuali dalam arti yang demokratis sesuai dengan definisi yang aneh "nilai-nilai Asia," yang kita akan membahas segera.
Jadi, sementara tidak semua rezim demokratis telah memberikan tata pemerintahan yang baik, beban sejarah adalah bahwa pemerintah telah nondemocratic bahkan kurang mampu melakukannya. Bahkan ketika tujuan dianggap terbatas untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, catatan menunjukkan bahwa rezim-rezim otokratis hanya jarang berhasil. Sepanjang sebagian besar negara miskin histori memiliki pemerintah otoriter. Dalam demokrasi dugaan adalah bahwa jika orang-orang tidak menyukai apa yang pemerintah mereka lakukan, mereka bisa membawa perubahan dalam kepemimpinan.
Ada, tetapi, argumen terakhir maju oleh Anthony Raja politisi Amerika yang tidak dapat menghasilkan pemerintah yang baik karena mereka terlibat dalam proses yang berkesinambungan pemilihan, penggalangan dana, dan kampanye (King 1996). Alih-alih masyarakat hanya memilih wakil-wakil mereka dan kemudian meninggalkan mereka bebas untuk mengelola pemerintah, Amerika memiliki industri besar jajak pendapat, konsultan,-pidato penulis, pelobi, dan-Funa raisers yang mendorong pendekatan populis kepada pemerintah dan yang memelihara publik terus-menerus memeriksa politisi, yang pada gilirannya harus tetap lebih sensitif terhadap pertimbangan pemilihan daripada apa yang dituntut untuk tata pemerintahan yang baik.
Ini masalah kepemimpinan dan perilaku publik massa membawa kita pada pendekatan ketiga untuk masalah demokrasi, yaitu nilai-nilai dan sikap masyarakat sebagaimana tercermin dalam budaya politik mereka dan kekuatan relatif dari masyarakat sipil di negara itu. Untuk operasi yang efektif dari demokrasi, harus ada keseimbangan stabil kekuasaan dan kewenangan antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dan warga. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, warga harus struktur mereka sendiri dan organisasi, yang harus independen dari negara. Bagi masyarakat untuk melakukan peran penyeimbang dalam demokrasi, orang-orang harus memiliki apa yang disebut "masyarakat sipil." Istilah ini mengacu pada kehadiran di dalam masyarakat tubuh besar otonom, lembaga non pemerintah dan cenrers kekuatan yang cukup kuat untuk berdiri bagi negara dan berfungsi sebagai mengimbangi kepada otoritas pemerintah. Bagi masyarakat untuk dapat menyuarakan keinginan mereka dan untuk menegaskan preferensi mereka, mereka harus memiliki akses ke basis kekuasaan independen yang dapat perintah perhatian dan penghargaan terhadap otoritas.
Ketika filosofer politik Prancis Alexis de Tocqueville mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1831, dia terkesan dengan fakta bahwa mana pun ia pergi ia menemukan segala macam asosiasi sukarela yang memungkinkan bagi Amerika untuk melihat setelah sebagian urusan komunitas mereka tanpa negara yang memiliki untuk mengambil peran aktif. Dia menyimpulkan bahwa Amerika adalah bangsa yang "joiner," karena semua orang tampaknya milik satu atau lebih asosiasi tersebut. Dia melanjutkan untuk berspekulasi tlut Amerika karakteristik ini memberikan dasar yang kuat bagi demokrasi. Apa yang diamati Tocqueville, adalah vitalitas masyarakat sipil Amerika.
Robert Putnam Baru-baru ini telah menimbulkan perdebatan yang cukup dengan mengatakan bahwa Amerika tidak lagi menjadi joiner dulu, tapi sekarang hidup lebih dalam dunia terpisah mereka pribadi, bukannya bowling sebagai tim yang mereka pilih untuk mangkuk sendiri dan tidak dalam kelompok yang terorganisir (Putnam 1995, 1996, ; Schudson, Skocpol, dan Valelly 1997) '. Tidak diragukan lagi televisi telah berubah sosial, pola dan membuat tinggal di rumah kurang kesepian. Tetapi ada juga perubahan lain dalam masyarakat yang mungkin tidak benar-benar mengurangi pentingnya milik kelompok tetapi hanya mengubah sifat kelompok.
Pertanyaan tentang keseimbangan antara penghormatan hak-hak individu dan menghormati kepentingan masyarakat telah menjadi suatu hal yang semakin diperdebatkan bahkan di demokrasi yang didirikan. Dalam beberapa belakang ini telah memprihatinkan di Amerika bahwa keseimbangan telah pergi terlalu jauh dalam mendukung individualisme yang kuat dengan perhatian memadai bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi sejajar dengan Putman's argumen "self-bowling" telah kebangkitan komunitarianisme. Presiden Clinton dalam pidato pengukuhannya kedua menyatakan, "Tanggung jawab terbesar kami adalah untuk merangkul semangat baru dari masyarakat untuk abad baru," Amitai Etzioni, pemimpin intelektual dari gerakan komunitarian, telah menyerukan Golden Rule baru: "Hormatilah dan menegakkan moral masyarakat urutan seperti Anda ingin menghormati masyarakat dan menegakkan otonomi Anda "(Etzioni 1997).
Demokrasi sehingga memerlukan keseimbangan antara hak individu dan tanggungjawab Kolektif. Dalam sistem demokrasi yang dinamis ada proses konstan pergeseran dan menyesuaikan sebagai saldo berjalan terlalu jauh dalam satu arah dan kemudian Lainnya (Ehrenhalt 1995). Stabilitas dalam keseimbangan yang terbaik dicapai apabila ada masyarakat sipil yang berkembang dengan baik yang dapat memberikan dasar untuk melindungi kepentingan kedua individu dan kolektivitas.
Dalam demokrasi industri modern lembaga-lembaga dan pusat-pusat kekuasaan yang membentuk masyarakat sipil mencakup berbagai organisasi, dari serikat pekerja dan asosiasi bisnis untuk perusahaan dan universitas. Masyarakat sipil dari negara-negara modern juga termasuk masyarakat profesional, 'federasi, veteran' petani organisasi, gereja dan lembaga agama, yayasan philathropic, dan mungkin politik paling penting dari semua, surat kabar independen, radio, televisi, jurnal, dan industri penerbitan buku. Ini asosiasi dan lembaga warga negara, berinteraksi dengan setiap tindakan, lain sebagai kekuatan melawan yang kuat untuk kekuasaan negara, dan mereka dengan demikian memastikan bahwa pihak berwenang harus menghormati kepentingan rakyat. Mereka memang ekspresi kreatif dan dinamis kepentingan rakyat. Mereka memberikan struktur dan berat kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah diintimidasi oleh pemerintah.
Negara juga membutuhkan masyarakat sipil jika harus ada demokrasi. Hal ini karena negara perlu mengetahui kepentingan aktif masyarakat, negara opini publik, dan, lebih khusus lagi, berapa banyak mendukung berbagai kepentingan tertentu dapat perintah berkenaan dengan pilihan kebijakan yang berbeda. Bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan rasional sesuai dengan logika pemerintah rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat, itu harus dapat menilai apa yang akan menjadi tanggapan masyarakat terhadap kebijakan perdagangan yang berbeda-off dan campuran dari pilihan .
Mungkin alasan yang paling penting mengapa historis negara telah gagal dalam upaya mereka untuk membangun demokrasi adalah bahwa mereka tidak memiliki unsur-unsur penting dari masyarakat sipil. Tidaklah cukup bagi masyarakat untuk ingin memiliki demokrasi dan bagi para pemimpin untuk benar-benar keinginan untuk membangun demokrasi, ada juga harus menjadi dasar struktur masyarakat sipil. Menyiapkan tanah untuk penanaman benih demokrasi karenanya memerlukan lebih dari sekadar mendidik masyarakat tentang kebajikan kewarganegaraan dan tanggung jawab. Juga harus ada di tempat inscitutions yang merupakan masyarakat sipil sehingga orang akan memiliki basis kekuasaan otonomi mereka dan negara akan memiliki indikator yang valid akan populer.
Dalam dunia modern kekuatan suatu negara tidak tergantung pada kekuasaan pemerintah, tetapi pada vitalitas masyarakat sipil. Ini adalah masyarakat sipil yang menciptakan kekayaan pengetahuan, uang muka, memastikan hampir semua bentuk kemajuan. Ketika negara mencari stabilitas nasional byrepressing pertumbuhan masyarakat sipil, hanya dapat melemahkan negara. Sebaliknya, ketika negara meliberalisasi dan memungkinkan masyarakat sipil untuk menjadi lebih kuat, negara secara keseluruhan juga akan menjadi lebih kuat dan lebih stabil.
Dengan demikian perluasan masyarakat sipil adalah fundamental tidak hanya bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga untuk pembuatan kekuatan nasional dan aku kekayaan. Pembangunan ekonomi, kemajuan budaya, kemajuan intelektual, dan nasional kesejahteraan semua lebih bergantung pada masyarakat sipil dari pada negara. Memang, kisah kontras tentang bagaimana masyarakat sipil muncul di Barat dan gagal untuk melakukannya di banyak negara berkembang membantu untuk menjelaskan sejarah yang berbeda berkenaan dengan baik perkembangan demokrasi dan pembentukan negara-bangsa modern.
Sejarah perkembangan demokrasi di Barat, memang, sebagian besar kisah hubungan negara-masyarakat dalam hal perkembangan masyarakat sipil modern. Awalnya ada otoritas ganda dan menyeimbangkan gereja dan negara. Pembagian audlority jasmani dan rohani di Eropa didirikan awal kebutuhan masing-masing untuk yang lain, raja membutuhkan berkat dari Paus, dan Paus penanganannya diperlukan kekuasaan sekuler raja-raja dan kaisar. Tetapi masing-masing juga harus terpisah dan independen dari yang lain. Pembagian kewenangan ini jelas membentuk perbedaan antara negara dan masyarakat.
Pembagian negara-masyarakat kemudian diperkuat oleh institusi dasar feodalisme Eropa, dan khususnya membagi kekuasaan raja-raja dan ariswcracy mendarat. Para bangsawan dengan perkebunan mereka adalah pusat kekuatan otonom yang berutang kesetiaan mahkota, tetapi yang juga bisa menantang otoritas raja jika ia melanggar pembagian kewenangan yang ada. Lembaga-lembaga feodalisme sehingga didirikan awal tradisi otoritas plural dan pusat-pusat kekuasaan yang bersaing, yang saat membuka jalan bagi pembentukan clemocracies kompetitif. Dengan kemajuan modernisasi, para monarki Eropa menjadi negara dan para bangsawan menjadi suatu usaha yang memberikan wewenang kepada masyarakat dan dengan demikian menjabat sebagai cek pada negara.
Proses ini sangat dipercepat dengan pertumbuhan perdagangan dan munculnya kota dengan kelas muncul mereka pedagang. Para pedagang dan kelas menengah meningkat di kota-kota memperluas basis kekuatan masyarakat sipil Eropa dengan memaksa para penguasa untuk menghormati kepentingan mereka, terutama dengan menekankan bahwa relers harus mematuhi aturan hukum, sebuah prinsip yang penting bagi tertib pengembangan perdagangan dan industri.
Secara historis scate Jepang dan masyarakat berkembang dengan cara-cara yang sebanding dengan apa yang terjadi di Eropa. feodalisme Jepang menghasilkan divisi kekuasaan nyata antara Daimyo atau penguasa dengan perkebunan mereka dan istana, shogun, atau otoritas sementara tertinggi, kaisar sebagai tokoh semireligious, dan chonin atau kelas pedagang perkotaan. Lembaga-lembaga feodal di Eropa dan Jepang mendirikan tradisi dibagi dan bersaing otoritas yang paling budaya utama lainnya tidak memiliki.
Peradaban besar lain yang dihasilkan prasyarat terbatas untuk demokrasi adalah, tentu saja, Konghucu atau dunia sinic, yang amhority monolitik ideal dan tidak pusat-pusat kekuasaan yang bersaing. Di Cina tradisi adalah sebuah negara birokrasi yang terdiri dari sarjana-pejabat dan kaisar yang, dengan lvlandate Surga, dimonopoli semua otoritas politik yang sah. Cina tidak memiliki kelas yang kuat bangsawan dengan besar mereka, perkebunan independen yang Eropa dan Jepang. Dalam arsitektur China semua bangunan besar adalah mereka negara, apakah Kota Terlarang di Beijing atau bangunan pemerintah di provinsi, dan ada tidak ada rumah besar atau istana yang titik lanskap Eropa dan Jepang. Kelas bangsawan Cina di pedesaan itu memiliki kekuatan lokal yang besar, tetapi sebagai kelas tidak berusaha untuk menantang secara terbuka otoritas birokrasi. Sebaliknya mereka cenderung diam-diam untuk mencari pemahaman dengan hakim setempat untuk cara terbaik untuk melindungi kepentingan mereka. Di kota-kota para pedagang diorganisir dalam serikat pekerja, seperti di Eropa, tapi serikat Cina tidak mencari secara langsung dan terbuka untuk menantang otoritas politik melainkan dioperasikan secara tidak langsung untuk mencoba untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak diterapkan dengan cara yang mungkin menyakiti kepentingan mereka. Artinya, sektor swasta di China tidak mengembangkan tradisi politik kelompok penekan sebagai cara untuk memajukan kepentingan mereka sendiri dan membentuk kebijakan pemerintah. Sebaliknya di Cina, ketika pihak swasta tidak mengorganisir untuk tindakan kelompok, sebagian besar sebagai asosiasi pelindung yang dicari pertimbangan khusus untuk anggota mereka dalam penerapan hukum kekaisaran dan peraturan. Dekrit kaisar tidak untuk ditanyai, butrather itu lebih bijaksana untuk meminta pengecualian ketika datang ke aplikasi mereka sendiri dalam kasus tertentu seseorang.
Alih-alih pembagian yang jelas negara dan masyarakat Eropa dan Jepang, Cina cenderung menuju divisi tiga-cara negara (guan), masyarakat (gong), dan swasta (si). Lingkungan negara adalah bahwa ot birokrasi mandarin, dari kaisar di bagian atas untuk hakim lecal di kantor pemerintah di bagian bawah. Ini memonopoli semua otoritas politik yang sah. Ruang privat adalah keluarga dan individu, dan itu tidak seharusnya tegas sejauh bidang lainnya yang bersangkutan. Memang, selalu ada sesuatu yang sedikit negatif tentang konsep dunia swasta karena dalam budaya Cina keegoisan selalu dianggap sebagai sosial bruto kejahatan-dosa utama.
Di antara dua alam ada sepertiga cukup jelas, ruang publik yang terdiri dari tindakan kolektif bangsawan di pedesaan dan para pedagang di kota-kota. Tindakan dalam bidang ini membantu menjelaskan mengapa Cina gagal mengembangkan awal budaya kewarganegaraan tetapi memang memiliki rasa yang kuat kebajikan sipil dan masyarakat-spiritedness. Para pedagang dan bangsawan memang memiliki masyarakat mereka (hui) dan lebih khusus lagi masyarakat baik hati mereka (tongshan hui), yang sering aktif dalam membangun sekolah-sekolah, bayi terlantar rumah, dan kuil masyarakat. elit lokal sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pendidikan, kontrol air, kesejahteraan, bantuan kelaparan, dan pembangunan jalan, feri, jembatan, kuil, dan kuil. Memang, mereka sering dianggap yang paling mendasar fungsi pemerintahan dengan menyediakan keamanan publik dengan mengorganisir milisi lokal. Secara signifikan, peran publik lembaga-lembaga lokal menjadi lebih aktif ketika dinasti berada dalam penurunan dan negara lemah, seperti yang terjadi pada akhir Ming.
Titik kunci adalah bahwa di Cina ada kerja sama antara elite lokal dan pemerintah, dengan para pemimpin lokal melihat bahwa tanggung jawab negara dilakukan, sering dengan menambah dana pemerintah terbatas. Lingkup publik tindakan demikian dioperasikan atas nama negara meskipun itu bukan agen negara. Para elit lokal sehingga dilengkapi negara, dan tidak, seperti di Eropa dan Jepang, tantangan negara dengan agenda yang berbeda kepentingan dan kekhawatiran.
Dengan berakhirnya era kekaisaran dan pembentukan republik, ada pertumbuhan jumlah lembaga yang bisa menjadi dasar bagi masyarakat sipil kuat. Dengan demikian di kota-kota industri sejumlah besar serikat buruh yang terorganisir, dan berbagai surat kabar independen dan penerbit bermunculan, bersama dengan berbagai asosiasi bisnis dan profesional. Di bawah komunis, namun, semua lembaga-lembaga ini diambil alih oleh negara dan Partai, sehingga mereka kehilangan potensi apapun untuk menjadi suara-suara independen dari masyarakat. Sebaliknya ada reyersion ke tradisi pemerintahan monolitik menegakkan tatanan moral dan menindas tanda-tanda dari masyarakat sipil otonom. Tradisi melihat setiap pernyataan dari kepentingan pribadi sebagai ekspresi memalukan keegoisan dan keserakahan masih kuat di Cina. Iman Cina tradisional yang baik hati pemerintah harus mampu mengurus semua kepentingan sah rakyat tanpa memicu dari masyarakat tetap kuat. Hal ini mungkin telah dibuat ketika Cina adalah masyarakat yang mayoritas pertanian, namun sekarang bahwa China menjadi semakin modern dan industri juga menjadi lebih diversitled, dan karena itu pasti akan ekspansi dramatis dalam keragaman bersaing dan konflik kepentingan yang sah dalam masyarakat. Jika kepentingan ini tidak secara terbuka diakui dan diizinkan untuk membuat kasus publik mereka untuk mendukung kebijakan, mereka harus beroperasi dengan cara yang terhormat, dengan menggunakan "pintu belakang," pemanfaatan kekuatan guanxi, atau hubungan pribadi, dan mempraktikkan korupsi langsung.
Contoh dari Taiwan atau Korea Selatan menunjukkan, bagaimanapun, bahwa Konghucu bukanlah suatu halangan mutlak untuk demokrasi. Oleh karena itu ada harapan luas di Barat bahwa dengan keberhasilan ekonomi lanjutan, Cina juga bisa bergerak menuju demokrasi. Unfortunatelv untuk sebuah visi optimis, ada contoh Singapura, di mana keberhasilan ekonomi spektakuler belum menghasilkan politik demokratis. Sebaliknya Singapura telah menjadi juara gagasan "nilai-nilai Asia", yang menyatakan bahwa budaya Asia menolak individualisme yang merupakan dasar untuk demokrasi Barat dan bukannya menganut nilai-nilai masyarakat. hak-hak Masyarakat lebih besar dari individu, dan warga negara mempunyai kewajiban dan tugas yang menggantikan preferensi pribadi. Teori nilai-nilai Asia beresonansi dalam banyak hal dengan ide-ide di balik gerakan komunitarian di Amerika, tetapi dengan perbedaan penting. Gerakan komunitarian Barat masih memiliki ruang untuk yang tinggi untuk menghormati hak-hak individu, sementara argumen nilai-nilai Asia mengidentifikasi masyarakat dengan negara dan kekuasaan negara. Memang, kasus nilai-nilai Asia sangat bergantung pada beberapa pemahaman yang keliru bersejarah pengaturan sosial dan politik Asia. Pada suatu waktu dalam budaya Asia yang paling individu berhasil menemukan jati diri-Nya dalam hal kelompok, biasanya keluarga, kelas, desa, atau kasta. Apa mantan perdana menteri dan sekarang menteri senior Lee Kwan Yew telah dilakukan adalah untuk mengklaim bahwa "masyarakat" sekarang harus negara. "Negara" Namun adalah penemuan modern dan tidak komunitas yang sama seperti yang pernah menjadi dasar bagi identitas individu. Secara historis Cina tidak secara pribadi mengidentifikasi diri dengan struktur pemerintahan kekaisaran. Banyak analis sekarang berpendapat bahwa gagasan Lee "nilai-nilai Asia," yang telah diambil oleh Mahathir dari Malaysia dan pemimpin Cina banyak dan akademisi, benar-benar sebuah argumen dalam pembenaran pemerintah otokrasi dan represi demokrasi.
Lee Kwan Yew telah menggabungkan argumennya tentang nilai-nilai Asia dengan ide bahwa program untuk menyambut invesunent asing langsung oleh perusahaan-perusahaan multinasional dapat menghasilkan baik pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga stabilitas politik. Pada saat akademisi Amerika yang diambil dengan teori ketergantungan tentang kejahatan-kejahatan perusahaan multinasional, yang ternyata menjadi resep stagnasi ekonomi, Lee yakin bahwa kebijakan kebalikan dari perusahaan multinasional pacaran dengan cepat bisa meningkatkan standar hidup. Dia juga menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional asing akan lebih memilih stabilitas politik dan prediktabilitas otokratis, aturan satu partai politik demokrasi liberal. Dia membawa pesannya ke Beijing, di mana dia mengatakan ieaders Cina yang mereka dapat dengan mudah menggabungkan kebijakan membuka diri terhadap investasi asing dengan represi politik yang berkelanjutan. Dia bersikeras bahwa pengusaha Amerika, misalnya, yang telah invesunents dalam perdagangan Cina akan menjadi sekutu kuat dalam melawan tekanan pada hak asasi manusia, dan dengan demikian mereka akan memastikan bahwa Washingwn tidak menimbulkan masalah tentang Cina praktik hak asasi manusia. Dia berargumen bahwa baik Taiwan dan Korea Selatan melakukan kesalahan dengan menjaga out investasi asing langsung, maka pengusaha pribumi dan pengusaha akhirnya datang untuk menuntut suara dalam pemerintahan, dan karenanya negara-negara pindah ke demokrasi.

Kesimpulan, Demokrasi Ideal dan Realitasnya Di Kehidupan Masa Kini
Dengan demikian kita dibawa ke sebuah kesimpulan yang kontradiktif. Di satu sisi, daya tarik demokrasi yang lebih universal dari sebelumnya agar tidak ada bersaing visi yang bersifat alternatif. Di sisi lain, dari tinjauan kita tentang masalah demokrasi itu adalah jelas bahwa ketegangan antara ideal dan realitas demokrasi adalah sebagai besar jika tidak lebih besar sekarang daripada pada setiap saat dalam sejarah, drama mahasiswa di Tiananmen Square di 1989 adalah kesaksian untuk seberapa cepat dan mudah orang-orang yang telah lama terisolasi dari publik berpikir tentang demokrasi dapat menangkap visi. Represi yang diikuti juga kesaksian suram seberapa kuat musuh demokrasi dapat, bahkan di usia ini komunikasi instan.
Dengan berakhirnya Perang Dingin, tujuan dari prornoting demokrasi adalah tertentu menjadi elemen utama dalam kebijakan luar negeri Amerika dan bahwa pemerintah Barat secara keseluruhan. Alasan untuk tindakan tersebut harus menjadi daya tarik universal demokrasi. Kebijakan tersebut juga didukung oleh semboyan bahwa ini adalah jalan menuju dunia yang lebih damai karena negara demokrasi tidak tlght satu sama lain. Sayangnya yang hanya setengah-kebenaran: demokrasi yang sudah mapan tidak membuat perang satu sama lain, tetapi negara-negara transisi menuju demokrasi rentan terhadap perang (Mansfield dan Snyder 1995). Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa nafsu orang-orang dapat dengan mudah diaduk dalam proses tiba di rasa baru identitas nasional, dan pemimpin untuk mencari dasar legitimasi baru akan memaksimalkan persepsi ancaman asing.
keunggulan Demokrasi 'mungkin terletak lebih dalam jangka panjang sejarah. Sebagian besar dari unsur-unsur yang membentuk kehidupan modern mendukung perluasan Demokrasi. Memang benar bahwa beberapa perkembangan di dunia contemporalry, seperti yang kita ketahui, memiliki efek negatif mereka, tetapi keseimbangan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik terletak pada sisi demokrasi.
Ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa tren akan menuju keseragaman dan keseragaman dalam cita-cita dan praktek. Sebagai negara-negara non-Barat lebih menjadi demokrasi yang sudah mapan, kita akan memiliki dunia dengan keragaman yang lebih besar dalam bentuk dan praktek demokrasi.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More