KETUA KPU TERANCAM KESELAMATANNYA ?

KETUA KPU TERANCAM KESELAMATANNYA ?

 KETUA KPU TERANCAM KESELAMATANNYA ? "Takluk" Dilarang Buka DPT Siluman, Rahasia DAFTAR Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31 juta jiwa, disusulkan ke KPU, dilarang dibuka.
 Menurut seorang Ibu Petugas di KPU, dan dipersilahkan temui Ketua KPU Arief Budiman.

 Ketua KPU Arief Budiman, kelabakan didatangi tim KBN Prabowo-Sandi "KPU mengalami kesulitan kalkulasi klarifikasi, verifikasi  atas data  30 % di lapangan karena apa, ada surat edaran dari Kemendagri dengan alasan kerahasian" beber Muzani di kantor KPU Jakarta, 17/10/2018.

DPT 31 juta sejak kapan dianggap rahasia Negara, kami harus tanya karena kami curiga, jangan-jangan data sudah ada di KPU, bisa menjadi ganda DPT sebesar 31 juta, kami bisa menang, capai 30 %.  Tambah, Muzani dengan kesal.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan BPN berlandaskan janggalnya data  siluman 31 juta pemilih dari Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang tak sesuai dengan DPT. "Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Ditjen kependudukan ada 35 juta belum masuk dalam DPT," ujar Muzani di kantor KPU Jakarta.

Setelah pihaknya berdiskusi dengan Ketua KPU dan sejumlah anggota, Muzani mengaku terkejut lantaran data 31 juta pemilih disebut berada dalam kondisi dirahasiakan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Dikabarkan orang dalam di KPU "Ada informasi 31 juta data tidak boleh dibuka dari Kemendagri. Jadi KPU tidak bisa mengecek dengan alasan kerahasiaan. Per tanggal 10 Oktober semuanya ditutup, by name by address," jelas Muzani.

Senada dengan Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kemendagri. Pelanggaran KPU yang telah"ditunggangi" oleh Kemendagri sistematis dan terang benderang. Apa maksudnya DPT 31 juta dinyatakan Kemendagri Rahasia Negara ?
Kenapa pula DPT siluman dilarang Kemendagri dibuka setelah diterima KPU.
 Ada apa DPT 31 juta itu ?
Patut diduga Ketua KPU, "Bermain mata" dengan Oknum Kemendagri, yang berbau amis sogokan.

Sepatutnya KPK lebih konsern atas apa yang ditengarai oknum Ketua KPU.
Ketua KPU bermain api, patut didugaterima suap dari pihak Penguasa hingga “Takluk” tak berani buka data DPT misterius yang dikirim dari Kemendagri. Seakan ketakutan keselamatan dan jiwanya terancam, seperti yang menimpa almarhum Husni Kamil Manik Ketua KPU periode sebelumnya.

Seharusnya DPT Siluman Tak Ada Lagi"

Seharusnya DP 4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum dapat diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran Undang-undang.
Karena yang sekarang dilakukan KPU dengan peserta pemilu, mengecek data ganda itu. kenapa ada data baru "siluman"lagi ? Jumlahnya 31 juta lagi," ugkap Mustafa.

Mustafa menjelaskan, hal tersebut dapat menyebabkan krisis yang tak berujung dalam proses pemilu. Dirinya menyebut Kemendagri dalam hal ini harus meningkatkan profesionalisme.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso juga mengakui terkejut mendengar 31 juta pemilih belum terdaftar sebagai DPT. Menurutnya ada kejanggalan dalam proses penetapan tersebut. "Kami semua terkejut, keanehah seperti petir di siang bolong, Kemendagri sodorkan 31 juta data, ini misterius, siluman dengan suara sebanyak itu, kami bisa memenangkan pemilu,” tambahnya.

Sebelumya, diberitakan Ketua KPU RI dituntut mundur oleh panitia seleksi di KPUD Jabar, diungkap nama yang telah lolos dan juga melalui pit dan proper tes, mendadak di coret oleh Ketua KPU dengan alasan yang tidak disebutkan. Ditengarai Ketua KPU Arief Budiman patut diduga terima sesuatu oleh pihak yang berkepentingan di daftar yang tak lolos seleksi, atau setidaknya  grade jauh urutan teratas.Kejadian itu, telah terjadi beberapa waktu lalu. Namun,  kami berharap KPK turun tangan atas kejadian yang berbau sesuatu yang patut dicurigai.
Sebagaimana diketahui, selama ini oknum di KPU RI patut diduga bukan kali ini saja, lakukan pelanggaran di muka publik.

 Pelanggaran KPU RI saat menggelar untuk pertama kali  Kampanye Damai di kawasan Monas Jakarta. KPU tentukan aturan yang telah dibikin KPU sendiri, tidak ada dan dilarang membawa atribut Partai dalam bentuk apapun. Dan, ternyata Partai PDIP buka booth/ tenda partai di tempat acara. Juga sekelompok barisan kibarkan bendera Partai. Namun, tak bergeming menbiarkannya, atas pelanggaran aturan KPU. Hingga Presiden ke  6 SBY walk out tinggalkan acara kampanye damai. Kecurangan yang dilakukan oknum Ketua KPU telah nyata di depan mata rakyat dan selalu terulang.

BaseCampCyber

Posted in: