WANITA-WANITA GALAK PDIP KECAM RAZIA BUKU PKI

WANITA-WANITA GALAK PDIP KECAM RAZIA BUKU PKI

Aparat keamanan telah melakukan tugas konstitusional dengan merazia ratusan judul buku terindikasi mengandung paham komunis. Komandan KODIM 08-09 Letnan Kolonel Kav Dwi Agus Sutrisno menjelaskan, bahwa pengamanan buku oleh anggotanya itu setelah menerima laporan dari masyarakat. Dwi mengatakan razia tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI, Kepolisian dan petugas Dinas KESBANKPOL Kabupaten Kediri.

Razia itu dilakukan di toko buku Ki Adung yang berlokasi di Jalan Brawijaya No.67 dan No.24 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. Anehnya, razia buku PKI yang dilakukan TNI itu membuat beberapa tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bereaksi sangat keras, menolak razia buku tersebut. Padahal paham komunisme sudah dilarang di Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS No. XXV Th 1966. Larangan tersebut terkait dengan Pembubaran PKI, dan dinyatakan  sebagai partai terlarang, termasuk larangan penyebaran paham/ajaran komunisme, Marxisme, leninisme.

Berikut ini empat wanita galak dari PDIP yang bereaksi super keras atas razia buku PKI oleh TNI.

Pertama, Eva Kusuma Sundari. Politikus PDIP ini menilai penyitaan buku-buku tersebut terlalu berlebihan  alias lebay. “Kalau buku-buku itu tidak dilarang kejaksaan, maka itu boleh beredar”, kata Eva Sundari seperti dilansir suara.com, Kamis (27/12/2018). “Sebaiknya tidak lebay dalam memaksa itu, serahkan pada ahlinya, cek daftar buku yang dilarang oleh kejaksaan”, ujarnya. “Kalau ada yang mau mancing-mancing saya lebih suka menyerahkannya kepada polisi, jadi siapa ini yang mempunyai ide untuk melakukan penyitaan”, kata Eva, kader partai yang pernah dikirim PDIP untuk studi banding ke Partai Komunis Cina.

"Sebagai politikus ucapan ini Galak bener. Konstitusi telah melarang penyebaran paham komunis di Indonesia, maka penyitaan buku-buku yang terkait dengan itu tak perlu menunggu kejaksaan. Jadi jangan ganggu tugas aparat yang dilindungi UU". Lagi pula buku PKI yang dirazia, mengapa yang marah politikus PDIP?

Kedua, Puan Maharani, mengatakan, “PKI tidak sepenuhnya salah, ini ulah eks mertuanya Prebowo”. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia ini, sekaligus putri dari Ketum PDIP memberikan statement yang kontroversial terkait soal buku paham komunis yang disita oleh anggota KORAMIL 0809 11 Pare, Kediri jawa Timur. Puan malah mengisahkan bahwa PKI itu adalah ulah dari eks mertua Prabowo, yaitu presiden kedua Indonesia, Suharto.  

"Statemen Puan bahwa PKI tidak salah dan menuduh kesalahan Suharto, mantan mertua Prabowo, berbahaya. Membawa dendam politik orla terkait sweeping buku PKI bisa jadi Boomerang. PKI telah memberontak pada NKRI dan membunuh 7 jenderal TNI masak bukan kesalahan? Jangan lupakan sejarah. Kakek Puan, presiden pertama RI Ir. Sukarno dimakzulkan dari jabatan presiden berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXIII 1967, karena alasan ini. Sidang istimewa MPRS 12 Maret 1967, yang dipimpin Jenderal AH. Nasution, mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Sukarno, karena presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusionalnya sebagai mandataris MPRS. Keputusan ini diambil setelah pidato Nawaksara Bungkarno ditolak sidang istimewa MPRS dengan alasan pidato tersebut tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak". Lalu Suharto diangkat Suharto sebagai pejabat presiden. Maka jasa Suharto lah menumpas para pemberontak PKI yang dimasa Nasakom dilindungi oleh Presiden Sukarno.

Ketiga, Ribka Tjiptaning. Politisi Partai moncong putih Ribka Tjiptaning minta Jokowi akui PKI. "Presiden Joko Widodo harus meluruskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap generasi bangsa saat ini," tuntut ya. Ribka memang dikenal sebagai anak biologis dan ideologis dari orang tua yang menganut ideologi PKI, seperti ditulisnya sendiri dalam buku karangan berjudul, “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.

"Ribka salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP pernah membuka identitasnya sebagai anak PKI. Dan ia pun bangga dan menulis buku "Aku bangga Jadi Anak PKI". Mengingat kebiadaban PKI, yang membunuh 7 jenderal TNI, membunuh santri dan kyai puluhan ribu jumlahnya. Tiba-tiba sekarang keturunannya tidak menganggapnya bersalah malah membanggakan kebiadaban pemberontakan orang tuanya, inilah ancaman sesungguhnya di negeri yang berdasar tauhid, Ketuhanan YME, dan harus diwaspadai. Dalam Wawancara Ribka di Lativi, 2002, dengan topik, "Kesaksian Anak PKI." Ribka menyebutkan anak pinak keturunan PKI. "Saya pernah hitung-hitung bukan hanya perkiraan, tapi hampir tepatlah gitu, ya. Itu kalau baru anaknya saja, dari jumlah orang tuanya yang saya pernah meneliti, betul itu 15 juta lebih. Belum cucunya, berarti 20 jutaan mencapai begitu,ya." (tirto.id, Kamis 12/4/2018. Maka tuntutan rehabilitasi kejahatan PKI adalah kejahatan terhadap NKRI.

Keempat, Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden ke-4 Indonesia, yang juga merupakan ketua umum PDIP juga ikut memberikan komentar terkait razia buku PKI. Menurut Megawati, maraknya razia buku berbau PKI hanya merupakan cara bagi sejumlah elit TNI untuk mencari panggung, sebab menurutnya ada beberapa orang yang ingin kembali tampil di panggung politik. Mereka ini sudah lama menantikan momentum seperti ini, karena sebelum belumnya tidak ada kesempatan untuk tampil. Oleh karena itu, kata Megawati melanjutkan pola-pola lama untuk menarik minat masyarakat dibangkitkan kembali, diantaranya melalui jargon, bahaya laten komunis, ancaman terhadap NKRI serta gerakan radikal fundamentalisme. Megawati juga meminta kepada Jokowi untuk memecat anggota TNI yang merazia buku berbau PKI tersebut.

"Pernyataan Ketum PDIP ini bersifat  insinyuatif. TNI yang merazia buku PKI, mengapa reaksinya sedemikian keras dan politis? Bukankah TNI sedang mengemban tugas negara, menjaga NKRI dari rongrongan paham komunis sesuai UU? Dengan begitu, menuntut petugas yang merazia supaya dipecat adalah tindakan zalim dan inkonstitusional. Tuntutan ini harus diwaspadai: "Apakah Megawati membela NKRI ataukah mendukung bangkitnya PKI?"

Maka menjadi kewajiban rakyat negeri ini, untuk mendukung TNI mengganyang PKI demi keutuhan NKRI.

Jogjakarta, Januari 2019.
IRFAN S. AWWAS

Posted in: