Khilafah, Manuver Bahaya Jenderal Hendro Priyono!

https://www.portal-islam.id/2019/03/isu-khilafah-jelang-pilpres-jenderal.html

https://www.goriau.com/berita/baca/soal-isu-khilafah-jenderal-gatot-jangan-mau-dipecah-belah-orang-yang-haus-kekuasaan.html

Sebaiknya Jenderal Hendropriyono berhenti “menjual” khilafah untuk kepentingan kampanye, apalagi dibenturkan dengan Pancasila.

https://pepnews.com/politik/p-8155339440972b1/khilafah-manuver-bahaya-jenderal-hendro

Khilafah, Manuver Bahaya Jenderal Hendro Priyono!

Lama tak muncul dalam arena politik, tiba-tiba mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono memprovokasi rakyat Indonesia. Menurutnya, Pemilu dan Pilpres 2019 pada  17 April 2019 adalah pertarungan dua ideologi: Pancasila versus Khilafah.

Tampaknya jenderal yang dikenal berada di kubu paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin ini mulai panik dengan realitas politik dukungan masyarakat pada paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, sehingga dia perlu menakuti-natuki rakyat dengan Khilafah.

http://itoday.co.id/politik/read/16647/General-is-Back-Gatot-Nurmantyo-Senggol-Hendropriyono-Soal-Pancasila-vs-Khilafah

Dengan kata lain, Hendropriyono sudah menjustifikasi paslon 02 sebagai kelompok Khilafah yang akan menggantikan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sebuah ujaran kebencian yang berlebihan dari seorang alumni Lembah Tidar.

Apalagi, predikat Khilafah meski tidak menyebut nama, jelas sekali ditujukan kepada sesama alumni Lembah Tidar (baca: Akademi Militer-Akmil, Magelang). Prabowo termasuk salah satu diantara alumni Lembah Tidar yang kini meju sebagai calon presiden.

Sebagai sesama alumni Lembah Tidar, seharusnya dia turut bangga kalau ada alumni Akmil yang berhasil menjadi Presiden RI. Bukan malah sebaliknya, mengklasifikasikannya sebagai kelompok Anti Pancasila dengan sebutan Khilafah. Mengapa begitu, Jenderal?

Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi Khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, “Kubu dari Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi,” kata Hendropriyono, seperti dilansir Merdeka.com, Kamis (28/3/2019).

Semburan Khilafah Jenderal Hendropriyono itu langsung ditanggapi mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. “Rakyat Jangan Mau Diadu Domba Oknum Haus Kekuasaan!” Twiter Gatot Nurmantyo (@Nurmantyo_Gatot) 29 Maret 2019.

Sebagai sesama alumni Lembah Tidar, Jenderal Gatot geram dengan manuver jelang Pilpres 2019 oleh pihak tertentu yang memprovokasi masyarakat bahwa Pilpres 2019 kali ini yang berhadapan adalah Ideologi Pancasila dengan Ideologi Khilafah.

Provokasi seperti yang disemburkan Hendropriyono itu justru memecah belah negara ini. “Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah-belah sama orang-orang yang haus kekuasaan!” kata Jenderal Gatot melalui akun twitternya, Jum'at (29/3/2019).

Jenderal Gatot juga melampirkan berita merdeka.com yang berjudul “Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah”. Selain itu, Jenderal Gatot dalam twitnya melampirkan video provokasi dari pihak tertentu.

Dalam twit lanjutannya, Jenderal Gatot melampirkan arsip pernyataan Jenderal Besar AH Nasution yang menegaskan, pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah PKI. Jangan lupakan sejarah, siapa sesungguhnya pihak yang suka memecah belah negara ini!

Jika melihat jejak “sejarah” Hendropriyono, maka bisa dimaklumi betapa gethol-nya mantan Pangdam Jaya ini kampanye untuk menghambat laju Prabowo yang nyaris tidak terbendung dari dukungan rakyat. Pasalnya, Hendropriyono masuk daftar pelanggar HAM.

Dari catatan sejarah tersebut, jelas sekali bahwa:

Pilpres 2019 juga pertempuran Kaum Pelanggar HAM versus Kaum Pencari Keadilan Hukum untuk Korban Pelanggaran HAM.

Pilpres 2019 sesungguhnya pertempuran Koalisi Koruptor versus Koalisi Akal Sehat.
Karena itu, rakyat jangan salah coblos capres Koalisi Koruptor.

Gagalnya PKI berontak pada 1948 & 1965, karena bersatunya TNI dengan Kaum Muslim.
Karena itu, neo PKI berusaha benturkan TNI dengan Muslim.

Sejarah NKRI mencatat, yang adu domba Pancasila dengan Islam hanya PKI. Mereka yang berlaku sama saat ini, kader Neo Komunis.

Pilpres 2019 Kian Dekat. Manuver Dzolim provokasi benturkan Pancasila dan Islam bermunculan. Kaum Muslim Rapatkan Barisan. Lawan!

Masyarakat diminta meluangkan waktu untuk memberi kontribusi bagi negara, dengan cara mencoblos kertas suara di TPS. Rasanya Hendropriyono salah alamat jika harus “menyerang” yuniornya dengan label didukung Khilafah.

Statusnya sebagai salah satu konglomerat di Indonesia, salah satu pengusaha nasional yang mampu berbicara di tingkat dunia, sesungguhnya sudah cukup menyamankan hidup seorang Prabowo. Dia sebenarnya tidak perlu bersusah payah terjun ke dunia politik.

Namun,  jiwa Nasionalis dan Pancasilais dari hasil gemblengan Lembah Tidar merangsangnya untuk menyelamatkan NKRI yang kian terancam dalam peta politik dunia. Dia tidak rela komunis kembali bangkit dalam wujud faham sosialis dan Neo Komunis yang mulai berkembang di Indonesia.

Memanfaatkan kaum Milenial yang tidak paham sejarah kekerasan PKI terhadap ulama NU dan TNI/ABRI yang merekayasa dua kali pemberontakan besar di Indonesia, 1948 Muso dan 1965 DN Aidit. Dua kali pemberontakan yang merusak sistem pemerintahan dan perekonomian NKRI.

Karena itu, seorang alumni Lembah Tidar meminta, bagi rakyat Indonesia yang masih mencintai NKRI, bagi rakyat Indonesia yang keluarganya menjadi korban kekerasan PKI Muso dan Aidit, dan bagi rakyat Indonesia yang tidak rela ideologi Pancasila digerogoti strategi politik komunis yang dikembangkan RRC dalam belitan kucuran utang luar negeri.

“Marilah bersatu menangkan pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019,” ujarnya. Hanya paslon 02 sebagai harapan terakhir bangsa Indonesia dan NKRI untuk lepas dari lilitan utang luar negeri yang terus menumpuk.

Itu karena paslon 02 ini telah membuktikan dirinya sebagai duet yang tidak meragukan lagi jiwa patriotiknya, Pancasilaisnya, Nasionalisnya, kesuksesannya sebagai pengusaha, dan kepatuhannya melaksanakan ajaran Islam dalam bentuk Amar Mahruf Nahi Munkar.

Khilafah Selesai!

Manuver Hendropriyono juga mendapat reaksi dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. DR. M. Din Syamsudin pada Jum’at, 29 Maret 2019 melalui suratnya. Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno ke-37, 27 Maret 2019, dihimbau:
1. Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan Khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan).

2. Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/Khalifatullah fil ardh).

3. Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasilan sebagai darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).

4. Menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (menggebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.

5. Menghimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh, apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi perciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

Menyimak catatan singkat di atas, sebaiknya Jenderal Hendropriyono berhenti “menjual” khilafah untuk kepentingan kampanye Jokowi guna men-down grade Prabowo. Karena, persoalan khilafah itu, seperti kata Din Syamsudin, “sudah selesai”!

Ayolah cari tema yang cerdas, jangan pakai tema basi yang pasti tidak akan laku lagi “dijual”!

http://itoday.co.id/politik/read/16647/General-is-Back-Gatot-Nurmantyo-Senggol-Hendropriyono-Soal-Pancasila-vs-Khilafah

General is Back! Gatot Nurmantyo ‘Senggol’ Manuver Hendropriyono Soal Pancasila vs Khilafah

itoday - Video provokasi adik Eros Djarot, Budi Djarot, pada aksi menentang Reuni Akbar 212 di Balai Kota DKI Jakarta (28/11) kembali diviralkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Di akun Twitter @Nurmantyo_Gatot, Gatot melampirkan video provokasi Budi Djarot itu untuk menanggapi tulisan bertajuk “Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah”.

“Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan !!!!,” demikian tulis @Nurmantyo_Gatot. Secara tidak langsung, komentar itu merespon pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang menyatakan pemilu 2019 yang berhadapan tidak saja Joko Widodo vs Prabowo Subianto, tetapi juga ideologi Pancasila dengan khilafah.

Jika dicermati, ada kesamaan narasi antara pernyataan Hendropriyono dengan video provokasi Budi Djarot yang dipaparkan Gatot. Hendropriyono mengaitkan perang ideologi Pancasila vs khilafah dengan laga Pilpres 2019. Hendro meminta masyarakat mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin yang dipilih pada Pemilu 2019. “Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendro.

Sementara dalam video viral, Budi Djarot yang dikenal sebagai Sekjen Gerakan Jaga Indonesia (GJI), menegaskan bahwa Reuni Aksi 212 hanya akan menjadi tempat menyiarkan dakwah khilafah yang diusung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan bertentangan dengan Pancasila.

"Nanti di dalam aksi reuni akan muncul simbol, slogan, dan yel-yel menyerupai gerakan HTI. Maka kami lihat ini gerakan adalah gerakan dakwah dari paham khilafah yang diusung HTI dan itu bertentangan dengan Pancasila," ucap Budi dalam konferensi pers (28/11).

Selanjutnya, @Nurmantyo_Gatot mempertegas pendapatnya soal Islam vs Pancasila dengan mengunggah foto koran yang ber-lead “Gerpol PKI/Orla Secara Menipu Mempertentangkan Pancasila dan Islam. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Jenderal Besar AH Nasution menyatakan bahwa mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah proyek PKI.

Ungguhan pernyataan AH Nasution tersebut bisa dimaknai sebagai ‘peringatan’ Gatot kepada semua pihak untuk tidak mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Mempertentangkan Islam dengan Pancasila akan memicu perpecahan antar umat, bahkan perpecahan bangsa.

Saat menjabat sebagai Pangkostrad, Gatot Nurmantyo Gatot menyebut perpecahan yang berujung bentrok antar kelompok sebagai bentuk proxy war. Hal itu disampaikan Gatot saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) (11/03/2014) dalam tema "Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War”.

Gatot memang tidak secara spesifik menyinggung khilafah yang dihadapkan dengan Pancasila, seperti disampaikan Hendropriyono. Tetapi, pesan yang ditangkap publik, Gatot berharap Pancasila jangan dijadikan isu yang dilawankan dengan pemahaman soal ke-Islam-an, sehingga tidak ada pihak dari kalangan Muslim yang menjadi tertuduh. Apalagi jika isu Islam vs Pancasila itu dikaitkan dengan dukung mendukung salah satu capres/cawapres yang berlaga di Pilpres 2019.

Ketua Dewan pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan Pancasila dan Islam sebagai sesuatu yang berbeda. Meski demikian, antara Pancasila dan Islam punya kesamaan nilai untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Din menyebut Islam itu pemberian Allah, Pancasila itu pemberian pikiran manusia. Dua hal yang berbeda antara kekuatan Allah dan manusia, tidak serta-merta bertentang tetapi bersesuaian. Maka nilai ajaran agama Islam sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini disampaikan Din dalam Rapat Pleno ke-26 MUI bertema 'Tantangan dan Ancaman terhadap Kedaulatan Negara'.

"Jangan dipisahkan. Adalah kesalahan fatal bila membenturkan Pancasila dengan Islam. Dan kebodohan umat Islam (jika) mau dibenturkan," ujar mantan Ketum PP Muhammadiyah ini. Din menambahkan, antara Pancasila dan Islam dapat menjadi benteng untuk menghadapi gempuran paham-paham dari luar yang berpotensi mengancam Indonesia. "Persoalan yang dihadapi negara kita adalah berkembangnya isme yang bertentangan dengan Pancasila dan seolah-olah negara permisif, misalnya komunisme dan liberalisme yang jelas ini merupakan ancaman," kata Din.

Ironisnya, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas justru melempar tudingan bahwa kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan capres/cawapres. Menurut Gus Yaqut, banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok ini mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Gus Yaqut usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta (11/01). 

Tudingan tak beralasan juga disampaikan Romahurmuziy atau Romi saat menjabat Ketum PPP. Romy menuding semua mantan kader organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berkumpul dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto sebetulnya sudah meluruskan fitnah yang ditujukan kepadanya. Prabowo menegaskan selama ini membela Pancasila tapi difitnah mendukung khilafah. "Sedikit sedikit ulama dibilang radikal, anti Pancasila. Loh saya dari kecil sumpah saya untuk membela Pancasila dan NKRI, eh saya malah dibilang ngedukung khilafah, ISIS dan lain sebagainya," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi relawan Rhoma Irama di Depok (28/10/2018).

Senada dengan Gatot Nurmantyo, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Edy Effendi meminta tudingan mendukung khilafah tidak dijadikan isu Pilpres 2019. “Mereka racuni masyarakat dengan tuduhan kalau @prabowo menang, negara ini akan dijadikan negara Islam, khilafah. Giliran diserang isu PKI dan kafir, mencak-mencak dan bilang fitnah. Bukankah tuduhan khilafah itu fitnah?” tulis Edy di akun Twitter @eae18.

Seorang netizen pemilik akun @andrebirumuda menyambut positif penegasan Gatot Nurmantyo agar semua pihak tidak menggunakan isu yang mempertentangan Islam dengan Pancasila dalam Pemilu 2019. “General is back..,” tulis @andrebirumuda meretwit @Nurmantyo_Gatot.

SUMBER

http://itoday.co.id/politik/read/16647/General-is-Back-Gatot-Nurmantyo-Senggol-Hendropriyono-Soal-Pancasila-vs-Khilafah

https://pepnews.com/politik/p-8155339440972b1/khilafah-manuver-bahaya-jenderal-hendro

https://www.goriau.com/berita/baca/tampol-hendropriyono-demokrat-elektabilitas-karam-narasi-jadul-keluar-lagi.html

http://surabaya.tribunnews.com/2019/03/29/peringatan-gatot-nurmantyo-soal-video-am-hendropriyono-sebut-pancasila-vs-khilafah

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/general-is-back-gatot-nurmantyo-senggol-hendropriyono-soal-pancasila-vs-khilafah.htm#.XKBsEZgzbIU

Kaset Kusut Diputar Ulang

(Gak Sedap Didengar)  👇🏽

🇲🇨🕵‍♂👨🏻‍🌾💙🎼📗🕌🕋

https://www.beritasatu.com/politik/545956/semburkan-isu-khilafah-gerindra-sebut-hendropriyono-ketakutan-prabowo-menangi-pilpres-2019

Isu Khilafah Skenario Lama Para Anti Islam

https://www.google.co.id/amp/s/rmol.co/amp/2019/03/31/384166/https-rmol-co-read-2019-03-31-384166-isu-khilafah-skenario-lama-para-anti-islam

MINGGU, 31 MARET 2019 | 05:06 WIB |

Oleh ; NATALIUS PIGAI
   
ISU khilafah sudah lama dipakai CSIS, L.B. Moerdani dan anak didik seperti Hendropriyono, juga diduga Luhut, Megawati untuk membungkam lawan.

Berbagai bukti telah menegaskan adanya fakta tersebut.

Berikut saya sebutkan momentum penggunaan isu khilafah dan Islam radikal sebagai alat justifikasi untuk membungkam lawan-lawan politik.

Soal khilafah ini telah lama dihembuskan sebagai alat propaganda politik CSIS, Beni Moerdani, Hendropriyono, diikuti oleh anak dididik mereka Luhut Binsar Panjaitan, Megawati.

http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/29/soal-isu-khilafah-andi-arief-sarankan-para-jenderal-di-kubu-01-jalan-jalan-ke-kampung-miskin

Tahun 80-an, isu khilafah dimunculkan demi pelaksanaan Pancasila sebagai azas tunggal. Dilanjutkan dengan rentetan kejahatan penembakan misterius dipimpin LB Moerdani, gurunya Hendropriyono dan Luhut Panjaitan.

Isu khilafah menjustifikasi peristiwa Talangsari dan Tanjung Priok. Umat menjadi korban, Islam tidak mendapat keadilan di negeri ini

Soal khilafah umat islam terpinggirkan bahkan teralienasi kekuasaan politik negeri ini hampir 40 tahun lebih.

CSIS, Beni Moerdani, asing bahkan TNI dimanfaatkan melalui isu khilafah agar Soeharto dipaksa berberkuasa 30 tahun.

Isu khilafah juga mengamputasi kesempatan dan peluang Habibie untuk menjadi presiden melalui penolakan pertanggungjawaban Sidang Umum MPR 1999. Habibie tidak punya kesempatan mengabdi kepada negara walaupun melalui pemilihan yang demokratis.

Isu khilafah jugalah yang dipakai oleh mereka untuk membatasi seorang jenderal TNI patriotik Prabowo Subianto untuk berkuasa di negeri ini. Desain intelijen memunculkan isu radikalisme terlihat dari pernyatan Wawan Purwanto juru bicara Badan Intelijen Negara tentang sejumlah masjid terpapar radikalisme. Pernyatan Wawan bisa diduga sikap BIN ini telah terbukti nyata isu khilafah dimunculkan melalui skenario untuk mengganggu karier politik Prabowo.

Isu khilafah sebagai alat propaganda untuk membenturkan Islam Nusantara dan transnasional. Meskipun ukuwah Islamiyah sesama kaum pengikut Mazhab Syafei ahlus sunna waljamaah yaitu sebagian NU dan lainnya.

Inilah skenario lama yang sudah dipakai dan dihembuskan terus oleh mereka yang haus akan kekuasaan seperti anak-anak didik Beni Moerdani, CSIS, Hendropriyono, Luhut Panjaitan. Bahkan Megawati Soekarnoputri juga sejak tahun 1990 sudah dilindungi dan menjadi bagian dari Beni Moerdani.

Oleh Karena itu, saya minta semua warga negara, semua suku, semua agama khususnya umat muslim harus membuka mata hati untuk menenggelamkan skenario busuk yang sedang mengganggu eksistensi integrasi sosial dan integrasi politik di Indonesia.

Khususnya bagi umat muslim dan kaum beragama yang lain di Indonesia tanggal 17 April 2019 harus mampu menyudahi ketidakadilan selama 73 tahun atau paling kurang 40 tahun di bawah genggaman CSIS, LB Moerdani dan kelompoknya. [] 

*) Penulis adalah alumni PMKRI dan aktivis kemanusiaan. 

🇲🇨🕵‍♂👨🏻‍🌾💙🎼📗🕌🕋

SUMBER

https://www.suara.com/news/2019/03/30/140229/soal-isu-khilafah-bpn-ke-hendropriyono-jangan-lempar-batu-sembunyi-tangan

https://rmol.co/read/2019/03/31/384166/isu-khilafah-skenario-lama-para-anti-islam

https://www.inews.id/news/nasional/tkn-kembali-serang-kubu-prabowo-dengan-isu-khilafah/501901

https://www.gelora.co/2019/03/general-is-back-gatot-nurmantyo-senggol.html

https://www.gelora.co/2019/03/isu-khilafah-skenario-lama-para-anti.html

https://www.gelora.co/2019/03/soal-ideologi-pancasila-vs-khilafah.html

https://news.detik.com/berita/d-4490313/hendropriyono-sebut-pilpres-pancasila-vs-khilafah-ahy-pancasila-final

https://news.detik.com/berita/d-4490287/kaget-isu-khilafah-dimunculkan-salim-segaf-pancasila-sudah-final

https://www.beritasatu.com/politik/545956/semburkan-isu-khilafah-gerindra-sebut-hendropriyono-ketakutan-prabowo-menangi-pilpres-2019

http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/29/soal-isu-khilafah-andi-arief-sarankan-para-jenderal-di-kubu-01-jalan-jalan-ke-kampung-miskin

Posted in: