Berani Gak... Jabatan Wakil Menteri Dihapus untuk Hemat Anggaran

 

AMBON--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditantang untuk berani menghapus jabatan wakil menteri (wamen) sebagai salah satu solusi untuk menghemat anggaran yang kini semakin diperketat terkait rencana pengurangan subsidi harga BBM. 

"Bayangkan kalau satu wakil menteri saja bisa menelan anggaran setiap tahun sebesar Rp1,5 triliun dan kenapa pemerintah harus bersikeras untuk setiap kementerian ada jabatan wamennya, padahal itu tidak terlalu efektif dan signifikan dalam kinerjanya," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku, Sudarmo Bin Yasin di Ambon, Jumat. 

Kemudian masalah pajak yang belum dimaksimalkan secara efektif dalam mendongkrak pendapatan negara, sehingga patut dipertanyakan berapa banyak anggaran pajak dari masyarakat yang bocor, karena seharusnya 100 persen yang masuk ke kas tapi ternyata tidak berlaku demikian. 

Menurut Sudarmo, tingkat kebocoran pajak yang mencapai lebih dari 20 persen sangatlah merugikan negara sehingga sistem pengawasannya secara kontinyu dan terpadu harus dilakukan. 

"Makanya kalau rencana pemerintah menaikkan harga BBM awal April mendatang tentunya cukup menyulitkan rakyat sebab kajian PKS terkait kebijakan ini, kalau pemerintah sebenarnya belum terlalu memaksimalkan berbagai potensi yang ada, mulai dari menghemat anggaran-anggaran di kementerian maupun lembaga dan pengawasan ketat persoalan pajak," katanya. 

Jadi bagi Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku tetap memperhatikan aspirasi dengan kondisi masyarakat di daerah ini dimana kenaikan BBM yang akan dilaksanakan pemerintah pusat ini sungguh-sungguh akan membawa kesengsaraan, karena kondisi geografis di daerah ini sangat memberatkan. 

"Bayangkan saja sekarang kalau BBM yang harganya Rp4.500 dipatok pemerintah, tapi pada daerah-daerah pelosok sudah mencapai Rp15.000 per liter, apalagi kalau sampai kemudian pemerintah itu menaikkan harga BBM," ujar Sudarmo. 

Oleh karenanya, persoalan ini harus menjadi bagian yang terpenting bagi masyarakat Maluku untuk mau bersama-sama menyampaikan penolakannya kepada pemerintah pusat. 

"Kami dari fraksi PKS yang representasi mewakili masyarakat Maluku juga harus menyampaikan agar pemerintah pusat membatalkan rencana kebijakan menaikkan harga BBM, jadi aktivitas demo masyarakat harus direspon, baik oleh pimpinan DPRD maupun Pemerintah Daerah Maluku," tandasnya. 

Pemerintah pusat sendiri telah mengakui kalau keputusan menaikkan harga BBM memang sangat tidak populer, tapi harus dilakukan sebab keuangan negara tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang melonjak akibat meroketnya harga minyak dunia dari semula 90 dolar AS menjadi 120 dolar AS per barel. 

Selain itu, pemerintah pusat berupaya menekan tingkat kebocoran anggaran subsidi BBM yang berasal dari APBN. (Ant/X-12)

Posted in: