Kondisi NU Sekarang Mirip Tahun 1963-1965, Prof Aminuddin: Terjebak Politik Komunis 27 Februari 2019

Kondisi NU Sekarang Mirip Tahun 1963-1965, Prof  Aminuddin: Terjebak Politik Komunis

27 Februari 2019

SURABAYA | duta.co – Bedah buku berjudul “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” karya sejarawan Nahdlatul Ulama Drs H Choirul Anam di Graha Astranawa Surabaya, Selasa (26/2/2019) berlangsung menarik.

Pasalnya, uraian pembedah yang terdiri dari pakar sejarah Prof Dr Amnuddin Kasdi guru besar Unesa dan Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya,  juga sangat menggelitik.

Prof Aminuddin Kasdi, mengatakan, buku karya Cak Anam, sapaan akrab Choirul Anam ini, merupakan refleksi sejarah kelam yang pernah dialami Nahdlatul Ulama (NU) dalam pusaran kekuasan yang terulang kembali.

Bahkan bisa jadi lebih parah dari tahun 1963-1965 di mana NU waktu itu harus ikut masuk dalam paham Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis).

Tanda-tandanya Sudah Muncul

Diakui Prof Aminuddin, tanda-tanda yang sudah muncul ke permukaan, memang sedikit ada kemiripan. Misalnya, kalau dulu ada land reform(reformasi agraria) sekarang juga ada bagi-bagi sertifikat tanah.

“Dulu untuk menciptakan konflik di akar rumput (revolusi sosial) menggunakan istilah 7 setan desa penguasa tanah. Sehingga kemudian Barisan Tani Indonesia dipersenjatai, sehingga pecah peristiwa G 30 S/PKI 1965,” jelasnya.

Tapi sekarang menggunakan propaganda Rusia di mana kebohongan yang diulang-ulang diharapkan bisa menjadi kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa PKI dulu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu tapi setelah bersatu akan diganti dengan ideologi Marxisme.

“Kebangkitan neo PKI itu nyata adanya, saya sudah berulangkali menghambat cara-cara yang mereka lakukan untuk menyusup baik melalui UU, Kurikulum pendidikan hingga SKKPH (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM),” beber Guru Besar sejarah UNESA ini.

Sementara itu, Prof Dr Achmad Zahro mengakui bahwa karya tulis Cak Anam ini menarik untuk menjadi referensi nahdliyin. Menurut Prof Zahro, meski hanya lulusan S1 tapi buku-buku karya Cak Anam banyak dijadikan sebagai rujukan para doktor dan professor. Kenapa bisa demikian?

“Itu karena tulisan sejarah selalu mengedepankan kejujuran. Kalau tak setuju dengan buku ini ya harus bisa menunjukkan kesalahannya. Kita duduk bersama. Sebaliknya jika tidak, ya wajib setuju dengan isi buku ini,” kata Zahro mengawali presentasi.

Menurut, Prof Zahro sapaan akrabnya, warga nahdliyin sekarang ini bisa digolongkan menjadi tiga, yakni NU Struktural, NU Kultural dan NU Main Cantik. “Nah, saya yang sudah bergelar profesor harus bisa main cantik dan  tidak boleh diam ketika melihat kondisi NU saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, sejarah kelam NU pada kisaran akhir tahun 1970-an kembali terulang saat ini, dimana yang diamati sekarang pengurus NU justru melanggar Khittah NU 1926 yang meliputi moqoddimah, nawasila dan qonun asasi. Yang paling mencolok adalah pelanggaran qonun asasi (anggaran dasar NU Bab XVI Pasal 51 ayat (4).

“Siapapun yang mendapat amanat menjadi rais aam, rais syuriah dan ketua umum NU tidak diperkenankan untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik apapun. Bahkan kalau punya jabatan tertentu  wajib mengundurkan diri,” ungkap teman akrab Ketum PBNU KH Said Agil Siraj saat belajar di Ummul Qura Makkah ini.

Sekarang? “Baiat rais aam PBNU (KH Ma’ruf Amin) telah runtuh. Bahkan dalam suatu forum saya katakana, sahabat saya ini telah berkhianat terhadap NU. Peryataan saya itu juga mendapat dukungan dzuriyah (keturunan) para pendiri NU yang ke-NU-annya tidak ada batasannya,” katanya.

Ironisnya, lanjut Prof Zahro, mereka bukan menyadari kesalahan beratnya justru berusaha mengajak struktural NU untuk mendukung di Pilpres 2019. “Iya kalau menang, lumayan. Itu pikiran mereka. Kalau kalah, NU bisa hancur,” tegas Prof Achmad Zahro.

Bahkan tidak cukup di situ, di banyak kesempatan anggota struktural NU kerap berani menghina kader NU yang tak mau memilih kader NU di Pilpres mendatang. Terus terang, Prof Zahro juga sakit hati kalau mendengar yang tak mendukung 01, itu goblok. Padahal itu urusan pribadi dan tentunya setiap orang akan melihat dulu potensi yang dimiliki calon yang akan didukung.

Kalau soal kepandaian memang pintar tapi bidangnya bagaimana, dan mengapa dipilih umur yang tua, itu juga akan menjadi petimbangan pemilih.

“Saya tegaskan tidak kurang ke NU-an orang yang memilih 01 atau 02. Tapi yang melanggar AD/ART itu, jelas berkurang ke NU-annya karena telah mengkhianati khittah,” tegas guru besar UIN Sunan Ampel ini.

Rais Aam Lebih Tinggi dari Presiden

Pemaksaan memilih salah satu pasangan calon yang berkompetisi di Pilpres 2019 itu, kata Prof Zahro justru akan memecahbelah NU. Pasalnya, sejak awal harusnya bisa dikondisikan sebab warga NU yang tidak terima dengan kondisi NU saat ini juga berhak menyatakan pendapat walaupun yang punya kuasa adalah NU Struktural.

Penolakan pemaksaan ini juga mendapat dukungan dzuriyah para pendiri NU. Bahkan pertemuan (halaqoh) menyuarakan sikap NU kultural terus dilakukan. “Siapapun yang kita pilih jangan ada caci maki, ini bagian dari jihad politik sehingga jangan menjelekkan mereka yang beda pilihan,” pintanya.

Kendati demikian sejarah telah mencatat bahwa pelanggaran paling berat pertama terhadap khittah NU 1926 adalah KH Ma’ruf Amin karena posisi rais aam bagi warga NU itu lebih tinggi dibanding jabatan presiden.

“Kami menghormati hak politik KH Ma’ruf Amin tapi hasil halaqoh menyatakan beliau wajib ditakzir (hukum) dengan cara tidak dipilih,” kata pemimpin halaqoh NU kultural dan dzuriyah pendiri NU.

Masih di tempat yang sama penulis buku “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” Drs H Choirul Anam menegaskan bahwa khittah NU merupakan cetak biru atau dasar berpijak NU pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan gerakan (operasional) NU adalah misi kerasulan yakni Amar Makruf Nahi Munkar.

Kemudian referensi yang digunakan NU yaknikutubus syar’i. Dan caranya adalah dengan mengedepankan prinsip Tawasut, I’tidal, Tawazun dan Tasamuh.

“Saya siap melayani berdebat jika ada kesalahan di buku saya. Tapi jika tidak bisa memberikan bukti untuk meyanggah buku ini ya harusnya mau menerima. Buku ini bagian dari kritik saya terhadap perjalanan NU karena saya tak rela  NU dijadikan tumbal kekuasaan,” pungkas Cak Anam sapaan akrabnya. (ud)

Posted in: